Mendagri Tegur Bupati Meranti yang Sebut Kemenkeu Iblis dan Setan

BANDUNG – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memanggil Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil karena melontarkan pernyataan yang tak pantas sebagai Kepala Daerah. Saat Adil berada di Kantor Kemendagri Senin 12 Desember 2022 kemarin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat menegur Adil.

"Sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan," kata Tito dalam siaran pers Kemendagri yang dikutip hari ini, Selasa 13 Desember 2022.

Pemanggilan Adil dilakukan di Kantor Kemendagri sekitar pukul 10.30 WIB. Adil diterima oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni.

Mereka kemudian memberi nasihat kepada Adil agar menjaga etika berkomunikasi. Menurut Suhajar, Kemendagri sangat menyayangkan sikap dan pernyataan Adil yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik. 

Adil seharusnya mampu memberikan teladan bagi masyarakat karena Adil adalah seorang pejabat publik. Suhajar juga menegaskan, Kemendagri tidak akan membiarkan ada kepala daerah yang bersikap arogan.

"Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," ujar Suhajar.

Suhajar mengatakan, Kemendagri tidak akan membiarkan apabila ada kepala daerah yang bertindak tak sesuai etika atau bahkan arogan. Dia juga meminta agar kepala daerah lain tak meniru perilaku yang tak pantas itu.

"Sangat tidak dibenarkan sikap berkata kasar. Kemendagri sangat prihatin dan memperingatkan kepada seluruh kepala daerah agar tidak meniru perilaku yang justru mencoreng citra pemerintah," ujar Suhajar. 

Sebagaimana diketahui, Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil saat ini tengah menjadi sorotan atas ucapannya yang menyebutkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai iblis dan setan.

Ucapan itu dia lontarkan dalam rapat koordinasi nasional optimalisasi pendapatan daerah di Pekanbaru, Riau pada Kamis 8 Desember 2022.

Selain itu, dia juga mengancam untuk bergabung dengan Malaysia apabila pemerintah pusat (Indonesia) tidak membagikan dana bagi hasil (DBH) minyak bumi secara adil.