Penanganan Kasus Stunting di Jawa Barat Jadi Sorotan

BANDUNG – Kasus kekuranhan gizi kronis atau stunting dalam skala Nasional maupun Daerah masih jadi sorotan agar ditangani. Salahsatunya kasus stunting Jawa Barat masuk ke dalam 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di Indonesia pada 2022.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meminta perangkat di Jawa Barat mengoptimalkan pencegahan dini dari ibu hamil. Deputi Advokasi, Penggerakkan, dan Informasi BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso menjelaskan, bahwa fokus pencegahan stunting adalah dengan pendekatan hulu dan keluarga.

“Pendekatan strategi nasional percepatan penurunan stunting itu memang adalah pencegahan. Jadi itulah hakikat pencegahan melalui keluarga. Pendekatan hulu. Mencegah jangan sampai ada kelahiran baru yang tergolong balita stunting,” ujar Sukaryo di Bandung, Selasa 26 April 2022.

Menurutnya, BKKBN berperan dalam menekan angka stunting yang kini mencapai 24,45 persen di Jawa Barat agar bisa zero stunting. “Kita memang harus serius memerangi stunting. Sekarang kecenderungannya, stunting harus turun dari 24,45 persen di Jawa Barat,” katanya.

Strategi percepatan stunting mampu menekan potensi ancaman mulai dari perencanaan keluarga, hingga 1.000 hari pertama kehidupan. “Yang harus kita tangani betul adalah jangan sampai yang sekarang mau hamil, kemudian mau melahirkan, atau ke depan mau nikah pada pertengahan 2024 ini melahirkan dengan label stunting,” ujarnya.

Keikutsertaan BKKBN dalam menangani stunting tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Hal ini sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan BKKBN Nomor 12/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI).

“Pertama, target itu sendiri. Pendekatan lima pilar strategi nasional masih digunakan. Bagaimana komitmen kepemimpinan, bagaimana meningkatkan kampanye nasional pencegahan stunting, memenuhi gizi, kemudian konvergensi, termasuk di dalamnya data dan informasi. Yang berbeda dengan strategi ke depan adalah pendekatan keluarga. Di sini kita bicara data keluarga berisiko stunting,” tandas dia.

Kemudian, pendampingan keluarga yang dilakukan oleh tim pendamping keluarga (TPK). “Pendampingan keluarga adalah cara mengedukasi keluarga, memfasilitasi akses pelayanan, dan memastikan bahwa keluarga penerima bantuan benar-benar mendapatkan bantuan,” katanya. (ads)