Wali Kota Bandung Terjaring OTT KPK, Ridwan Kamil Angkat Bicara

VIVA Bandung – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil turut angkat bicara terkait Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang terjaring OTT KPK.

Mantan Wali Kota Bandung itu mengaku sedih dan prihatin dengan peristiwa yang terjadi pada Jum'at (14/4) malam tersebut.

Ia mengatakan, hingga saat ini tidak bisa menjelaskan seperti apa kondisi perasaannya setelah menerima informasi bahwa Yana Mulanya ditangkap KPK.

"Sebagai gubernur, saya sangat prihatin, sebagai mantan Wali Kota Bandung, saya sangat sedih, susah diceritakan perasaannya saat ini," katanya, Sabtu (15/4/2023).

Pria yang karib disapa Kang Emil itu juga mengaku sudah mengunjungi Balai Kota Bandung untuk bertemu dengan sejumlah pihak di Pemkot Bandung terkait dengan OTT Yana Mulyana.

"Sebagai kedinasan, sangat prihatin. Sebagai pribadi yang dahulu ngurusin Kota Bandung reformasi segala rupa, urusin Bandung ini. Tadi saya ke sana," ucap Kang Emil. 

Dalam pertemuannya, Kang Emil berpesan kepada jajaran OPD di Pemkot Bandung agar pelayanan publik tetap berjalan maksimal walaupun Wali Wali Kota Bandung terjaring OTT KPK. 

"Insyaallah, tidak terganggu karena saya arahkan Sekda Kota Bandung Pak Ema untuk segera mengambil keputusan apalagi menjelang-menjelang mudik lebaran butuh koordinasi lapangan yang luar biasa. Jadi, insyaallah, tidak akan terganggu," ujarnya.

Selain itu, ayahanda mendiang Eril itu telah menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna untuk sementara waktu menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung.

"Saya sudah konsultasi kepada Pak Mendagri. Untuk sementara, sesuai dengan aturan plh-nya Pak Sekda (Kota Bandung), yaitu posisi tertinggi di birokrasi," kata Kang Emil.

Terakhir, Kang Emil mengingatkan bupati dan wali kota lainnya di Jawa Barat untuk senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. 

"Saya titip kepada seluruh kepala daerah di 27 kota/kabupaten untuk selalu mengedepankan integritas. Ingat niat kita dalam memimpin itu untuk melayani masyarakat, bukan lain-lainnya. Jadikan benteng integritas ini sebagai yang utama," pungkasnya.