Busyro Muqoddas: Nepotisme Jokowi Lebih Parah dari Era Presiden Soeharto

VIVA Bandung - Ketua Bidang Hukum dan HAM Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas memberikan kritik tajam terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nepotisme. Hal itu buntut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. 

"Nepotisme di era Pak Harto (Presiden Suharto) sudah tampak melalui anak-anaknya. Tapi kan tidak sekasar ini, ini kasar banget, lewat MK. Dan sebelum lewat MK, ada hubungan semenda, yang mau enggak mau mempengaruhi," kata Busyro di Malang, Minggu, 12 November 2023.

Hubungan semenda yang dimaksudkan oleh Busyro adalah Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Presiden Jokowi, juga paman dari Gibran Rakabuming Raka yang belakangan ini jadi Cawapres akibat putusan MK tersebut.  

"Hubungan semenda itu urusan pribadi, itu hak asasi dia, saya tidak mau mencampuri. Tetapi seharusnya Anwar Usman setelah dia jadi adik iparnya Presiden Jokowi, seharusnya mundur sebagai Hakim MK, Ketua MK saat itu, tetapi tidak mundur. Sekarang diberi putusan oleh MKMK (melanggar etik) reaksinya seperti itu, malah membongkar-bongkar, mungkin semacam bluffing," ujar Busyro.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu pun membandingkan saat masa orde baru. Saat itu, gejala korupsi tidak bisa dipisahkan dari feodalisme orde baru. Praktik nepotisme akan muncul seiring dengan praktik feodalisme yang muaranya adalah korupsi. 

"Dan dalam praktiknya di era orde baru, saya sendiri juga mengalami sebagai korban yang sering diperiksa oleh intelijen Angkatan Darat waktu itu. Karena bersama-sama teman-teman di kampus menyikapi korupsi yang sudah mulai dibangun oleh kekuatan-kekuatan feodalisme saat itu," tutur Busyro.