PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan Jelang Pilpres 2024, Begini Kata Pengamat

Sangat mungkin yang digunakan adalah yang bersumber dari transaksi mencurigakan tersebut. Jika ini terjadi, maka KPU harus melaporkannya kepada Bawaslu sebagai bentuk komitmen terhadap aturan.

Kedua, Bawaslu. Informasi dari PPATK tersebut harus dijadikan temuan oleh Bawaslu. Sehingga Bawaslu harus segera menangani dan memprosesnya secara hukum. Tentu saja koordinasi dan komunikasi dengan KPU dan PPATK menjadi penting.

Komunikasi dengan PPATK untuk mengetahui secara jelas pihak mana saja yang diindikasi mencurigakan. Sedangkan komunikasi dengan KPU untuk meminta data laporan dana kampanye.

Selain bawaslu mengawasi keterbukaan KPU atas data tersebut, kepatuhan peserta pemilu dalam melaporkan dana kampanye dengan berbagai instrumen sesuai peraturan, juga mengawasi fakta dilapangan untuk mensinkronkan laporan dana kampanye dengan fakta di lapangan dana yang digunakan untuk kampanye.

Walaupun saya sangat pesimis bawaslu bisa menjangkau semua itu, karena bawaslu selama ini pengawasannya hanya bersifat administratif, tidak bersifat investigatif. Ketiga, Penegak Hukum lain.

Transaksi keuangan yang mencurigakan juga merupakan domain penegak hukum lain seperti kepolisian.