Memaksimalkan Peran Penjabat Bupati Bogor

VIVA Bandung - Penjabat Bupati Bogor memiliki masa jabatan yang singkat, hanya 11 bulan jika Pilkada dilaksanakan sesuai jadwal, atau lebih singkat lagi jika Pilkada dimajukan.

Selain itu, rencana program pemerintah tahun 2024 sudah ditentukan oleh pemerintah sebelumnya, dan tahun 2024 juga merupakan tahun politik.

Meskipun demikian, penjabat bupati tetap harus hadir dalam optimalisasi kinerja pemerintah daerah, pelayanan terhadap masyarakat, dan solutif atas permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

Menurut pengamat politik Yustifriadi, Untuk memaksimalkan peran penjabat bupati, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu:

Memperkuat sinergitas pemerintahan daerah. Penjabat bupati harus segera menguatkan sinergitas secara akseleratif dengan berbagai elemen, baik di internal pemerintahan kabupaten bogor maupun eksternal pemerintahan.

Melakukan pengawasan yang ketat terhadap kinerja pemerintah. Penjabat bupati harus memastikan jalannya program yang sesuai dengan perencanaan.

Memperkuat SDM.Penjabat bupati harus memastikan profesionalisme, integritas, dan etika SDM dalam menjalankan peran-peran dalam kinerjanya.

Menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat. Penjabat bupati harus mencarikan solusi atas permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

Menjaga netralitas Penjabat Bupati dan ASN dan Pemerintah Desa. Penjabat Bupati Bogor harus bisa memastikan dirinya dan seluruh perangkat ASN dan Perangkat Desa di Kabupaten Bogor netral dan independen pada Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

Pertama, memperkuat sinergitas pemerintahan daerah

Penjabat bupati adalah orang luar yang belum memahami dinamika dan dialektika pemerintahan daerah dan masyarakat Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, ia harus segera menguatkan sinergitas secara akseleratif dengan berbagai elemen, baik di internal pemerintahan kabupaten bogor maupun eksternal pemerintahan. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program-program pemerintah.

Kedua, melakukan pengawasan yang ketat terhadap kinerja pemerintah

Ujung tombak kinerja pemerintah adalah SKPD dan unit-unit yang ada di lingkungan pemerintah daerah kabupaten bogor. Penjabat bupati harus memastikan jalannya program yang sesuai dengan perencanaan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan yang ketat, simultan, dan melekat.

Ketiga, memperkuat SDM

Kuat atau lemahnya kinerja berbagai lembaga yang ada di lingkungan pemerintah daerah kabupaten bogor ditentukan oleh SDM yang berada di dalamnya. Oleh karena itu, penjabat bupati harus memastikan profesionalisme, integritas, dan etika SDM tersebut dalam menjalankan peran-peran dalam kinerjanya.

Keempat, menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat

Penjabat bupati harus mencarikan solusi atas permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kelima, menjaga netralitas Penjabat Bupati dan ASN dan Pemerintah Desa

Pemilihan tahun 2024 adalah tahun politik yang berpotensi menimbulkan konflik. Oleh karena itu, penjabat bupati harus menjaga netralitas dirinya dan seluruh perangkat ASN dan Perangkat Desa di Kabupaten Bogor. Hal ini penting untuk menjaga kondusifitas penyelenggaraan Pemilihan.