Statement Thomas Lembong Soal LFP yang Diungkit Gibran Saat Debat Cawapres

VIVA Bandung - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka sempat menyinggung soal Lithium Ferro Phosphate (LFP) saat gelaran debat cawapres di JCC Senayan, Jakarta pada Minggu, 21 Januari 2024.

Saat itu, Gibran sempat menyinggung pernyataan dari co captain Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin, Thomas Lembong soal LFP yang menjadi substitusi bahan baku Baterai kendaraan listrik pengganti Nikel.

Dikutip VIVA dari tayangan YouTube Total Politik, Senin, 22 Januari 2024, Thomas sempat menyinggung jika AMIN terpilih, maka mereka akan memperbaiki kebijakan pertembangan nikel tersebut.

Menurutnya, kebijakan eksplorasi nikel besar-besaran di Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan bagi masa depan bangsa.

"Harga nikel global di seluruh dunia sudah turun kurang lebih 30 persen dalam 12 bulan terakhir, dan diprediksi tahun depan ada surplus stok nikel di dunia yang terbesar sepanjang sejarah. Jadi dengan begitu gencarnya pembangunan smelter di indonesia, kita membanjiri dunia dengan nikel, harga jatuh terjadi kondisi oversupply," ujar Thomas.

Sangking besarnya pasokan nikel milik Indonesia yang membanjiri dunia hingga berkembang pesatnya produksi baterai kendaraan listrik, lanjut Thomas, Pemerintah percaya diri bisa mendominasi pasar dunia.

"Akhirnya mereka ketakutan dan kehilangan kepercayaan. mereka cari opsi lain, formulasi bahan baterai yang tidak menggunakan nikel," tambahnya.

Thomas menyatakan, fakta tersebut sangat mengkhawatirkan, pasalnya, kini Tesla yang merupakan produsen mobil listrik terbesar di dunia, sudah tidak lagi menggunakan nikel sebagai bahan baku.

"Jadi 100 persen dari semua mobil Tesla yang dibuat di tiongkok menggunakan baterai yang mengandung nol persen nikel , nol persen cobalt. Baterainya namanya LFP jadi pakai besi, pakai fosfat, masih pakai lithium tapi tidak lagi pakai cobalt. itu 100 persen mobil Tesla," ungkapnya.

Thomas pun menyebut, Indonesia kedepannya tidak bisa lagi ketergantungan dengan harga komoditas dunia.

Terlebih, hilirisasi nikel yang digaungkan pemerintah lebih banyak aspek negatifnya dibanding dengan aspek positif.