Civitas Akademik UGM hingga UI Ramai Kritik Jokowi, Cak Imin Wanti-wanti Soal Ini

VIVA Bandung - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ikut menyoroti petisi yang dikeluarkan oleh civitas akademika terhadap pemerintahan Jokowi.

Petisi tersebut dikeluarkan oleh berbagai kampus seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII) hingga Universitas Indonesia (UI). 

Menurut Cak Imin, jika akademisi sudah mulai bersuara apalagi hingga membuat petisi, maka itu merupakan pertanda bahaya.

Ia menyebut kondisi ini sudah berada di lampu merah.  

"Nah, kalau sudah kampus bicara, kalau sudah ilmuan dan para profesional bicara artinya lampu merah," kata Cak Imin di Banten, Jumat 2 Februari 2024.

Cak Imin mengatakan, jika petisi sudah dibacakan oleh guru besar di berbagai kampus, maka harus ada evaluasi.

Sebab menurut Ketua Umum PKB ini, hal itu tidak boleh diabaikan dan jangan sampai mengulang peristiwa kelam Indonesia di tahun 1998.   

"Harus menjadi evaluasi bersama. Tidak boleh kita gegabah mengabaikan, karena kalau tidak bisa terulang revolusi 98," ujar Cak Imin.

Sebelumnya, sejumlah civitas akademik dari UGM yang terdiri dari dosen, mahasiswa, guru besar hingga alumni mengaku prihatin dengan terjadinya kecurangan politik yang menyimpang.

Dan penyimpangan tersebut terjadi di era pemerintahan Jokowi. 

Mereka sangat menyayangkan tindakan menyimpang tersebut, pasalnya hal itu terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan alumni UGM. 

Para akademisi UGM menyampaikan kritikannya melalui 'Petisi Bulaksumur'.

Mereka mengultimatum para pejabat negara, penegak hukum, aktor politik hingga Presiden Jokowi untuk kembali pada koridor demokrasi yang sehat.

Tidak sampai di situ, petisi kritik terhadap Jokowi juga dikeluarkan oleh Dewan Guru Besar (DGB) UI dengan petisi yang bernama Seruan Kebangsaan Kampus Perjuangan 'Genderang UI Bertalu Kembali'.

Prof. Harkristuti Harkrisnowo selaku Ketua DGB mengaku, pihaknya merasa terpanggil untuk menabuh genderang terhadap ketidak adilan yang terjadi di akhir pemerintahan Jokowi tersebut.

Menurut dia, DGB UI ingin memulihkan demokrasi Indonesia.

“Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kekuasaan. Nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa,” kata Prof Tuti, sapaan akrabnya, Jumat, 2 Februari 2024.