Bahlil Pertanyakan Petisi Civitas Akademika Untuk Jokowi: Demokrasi Apa yang Kita Langgar?

VIVA Bandung - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia ikut menyoroti soal petisi civitas akademika yang mengkritik Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Demokrasi.

Hal itu datang dari berbagai kampus ternama, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga Universitas Indonesia (UI). 

Menurutnya, kampus merupakan lembaga yang independen. 

“Setiap warga negara mempunyai hak politik dan punya hak juga untuk berpendapat dan punya preferensi terhadap pilihan poltik. Yang saya pahami, kampus itu adalah lembaga independen yang mempunyai tri dharma perguruan tinggi, dan kebebasan itu harus sama-sama menghargai,” kata Bahlil di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 2 Februari 2024.

Meski begitu, Bahlil mempertanyakan demokrasi macam apa yang telah dilanggar oleh Jokowi sehingga para civitas akademika mengeluarkan petisi.

Menurutnya, saat ini masyarakat akan menghadapi pesta demokrasi untuk menghadapi Pemilu 2024. 

“Emang demokrasi apa yang sedang kita langgar? Apakah ada pelanggaran demokrasi? Silakan aja ini kan pemilu, dan menurut saya sampai hari ini tidak ada sebuah pelanggaran aturan yang terjadi. Ini kan asumsi,” ujar Politikus Partai Golkar ini.

Tidak hanya itu, Bahlil juga menuturkan ciri-ciri orang yang sudah kalut merasa dukungan elektoralnya sudah tidak memungkinkan.

Biasanya lanjut Bahlil, mereka akan membuat alibi serta menimbulkan banyak masalah. Contoh, kata dia, soal pemakzulan dan etika. 

“Contoh dulu pemakzulan. Contoh dulu etika. Contoh dulu sekarang bilang koalisi pasangan tertentu dengan yang lainnya, 01 dan 03 katakanlah begitu. Abis itu enggak mempan bikin lagi pilihan nomor berapa lagi. Udahlah, tunggu 14  Februari aja. Insya Allah barang ini,” ujarnya.