Survei BFI Diragukan, Muzakir Manaf Mulai Menguat di Pilkada Aceh 2024?

VIVA Bandung – Masyarakat Aceh baru-baru ini dibuat terkejut dengan hasil survei yang dirilis oleh Bravo Fanta Institute (BFI) yang menunjukkan lonjakan Gubernur Bustami Hamzah mencapai 52,08%. Hal ini dianggap ganjil oleh banyak kalangan, terutama karena pesaing utama Bustami, Muzakir Manaf (Mualem), yang sebelumnya selalu unggul, kini hanya memperoleh 41,25%. Perbedaan hasil yang begitu signifikan dalam waktu singkat membuat publik mempertanyakan keakuratan survei tersebut.

Pilkada Aceh 2024 memang diprediksi menjadi salah satu pertarungan politik yang paling kompetitif dalam sejarah provinsi tersebut. Bustami Hamzah, yang sebelumnya menjabat sebagai Penjabat Gubernur Aceh, dihadapkan pada Mualem, tokoh populer yang dikenal luas dan memiliki basis dukungan kuat di berbagai wilayah. Namun, lonjakan elektabilitas Bustami yang ditampilkan dalam survei BFI tidak sejalan dengan tren survei yang dilakukan oleh lembaga survei kredibel seperti Lembaga Survei Indonesia (LSI). Dalam survei LSI yang dirilis beberapa bulan sebelumnya, Mualem memimpin dengan 41,3%, sementara Bustami hanya mendapatkan 13,2%.

Perbedaan hasil ini membuat publik meragukan kredibilitas BFI. Sebagai lembaga yang kurang dikenal di Indonesia, BFI tidak memiliki rekam jejak yang jelas seperti lembaga survei lainnya yang sudah terbukti kredibilitasnya, seperti LSI, Indikator Politik, atau Charta Politika. Masyarakat juga kesulitan menemukan informasi terkait keberadaan kantor, pendiri, atau metodologi yang digunakan oleh BFI, menambah kecurigaan bahwa survei ini mungkin dimanipulasi untuk menguntungkan salah satu pihak.

Di tengah isu ini, banyak pihak mengingatkan agar masyarakat Aceh tetap kritis dalam menanggapi hasil survei yang dirilis oleh lembaga-lembaga tidak jelas. Agam, seorang tokoh masyarakat Aceh, menyarankan agar warga menggunakan penilaian yang lebih objektif dalam menentukan pilihan.

“Kita tidak bisa hanya percaya pada hasil survei yang sumber dan kredibilitasnya meragukan. Masyarakat harus mempertimbangkan rekam jejak dan integritas kandidat, bukan hanya angka-angka dari survei,” kata Miftah Alamsyah Pengaka Politik Aceh saat dikonfirmasi, Selasa (8/10/2024).

Miftah juga menekankan bahwa situasi politik di Aceh semakin kompleks dengan adanya dugaan korupsi yang menyeret nama Bustami Hamzah. Dugaan keterlibatan Bustami dalam kasus korupsi proyek pengadaan wastafel di Aceh membuat lonjakan elektabilitasnya semakin dipertanyakan.

“Bagaimana mungkin di tengah kasus korupsi, elektabilitas Bustami bisa melonjak drastis? Ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat,” tambah Miftah.

Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, tetap menjadi figur kuat dalam Pilkada ini. Mualem memiliki basis pendukung yang solid, terutama dari kalangan masyarakat yang menginginkan kepemimpinan yang tegas dan berpengalaman. Masyarakat Aceh, terutama di daerah pedalaman, masih banyak yang menaruh harapan pada Mualem untuk membawa perubahan yang nyata bagi Aceh.

Miftah mengingatkan masyarakat Aceh untuk menggunakan hak pilih mereka dengan bijak. Ia menekankan bahwa pemilih seharusnya lebih fokus pada visi, misi, serta program kerja yang realistis dari para kandidat.

"Pemimpin yang kita pilih haruslah seseorang yang mampu menghadapi tantangan besar yang dihadapi Aceh, seperti masalah ekonomi, pendidikan, dan pembangunan. Masyarakat perlu melihat siapa yang memiliki kemampuan dan rekam jejak yang bersih,” ujarnya.

Pilkada Aceh 2024 tidak hanya menjadi ajang untuk memilih pemimpin, tetapi juga menjadi ujian bagi kedewasaan demokrasi masyarakat Aceh. Agam berharap pemilih tetap kritis dan tidak terpengaruh oleh kampanye negatif atau survei-survei yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Kita butuh pemimpin yang bisa membawa perubahan positif dan berintegritas. Jangan mudah terjebak dalam propaganda yang merusak proses demokrasi kita,” tegasnya.

Sebagai penutup, Miftah mengimbau masyarakat Aceh untuk tidak mudah percaya pada hasil survei yang belum tentu akurat dan lebih fokus pada memilih pemimpin berdasarkan kualitas, bukan berdasarkan tren sementara yang bisa jadi hanya sekadar strategi politik belaka.