Kader Demokrat Diizinkan Demo BBM, Sentil Adegan Nangis PDIP

BANDUNG – Partai Demokrat dengan tegas membebaskan seluruh pengurus maupun para kadernya di tingkat pusat hingga daerah untuk ikut serta dalam aksi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Hal tersebut diungkatkan oleh Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani. Ia menerangkan, sudah sejak minggu kedua Agustus yang lalu mengkomunikasikan kepada anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mengambil langkah dan tindakan merespon kenaikan harga BBM ini.

"Selain menyuarakan di Parlemen terkait penolakan ini, juga di 514 Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota juga diminta untuk melakukan aksi penolakan kenaikan BBM ini," kata Kamhar, dalam keterangannya kepada awak media, Selasa 6 September 2022.

Kamhar mengatakan, seluruh Kader Partai Demokrat dibebaskan menyuarakan ataupun menggelar aksi penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Namun dia meminta agar tak berlebihan seperti yang pernah dilakukan oleh Elite PDIP saat Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM.

"Kader tak perlu menangis dalam menyampaikan argumentasi penolakan kenaikan BBM ini sebagaimana aksi sandiwara elit-elit partai PDIP pada saat merespon kenaikan BBM di masa pemerintahan SBY yang lalu," kata Kamhar.

Kahmar mengatakan, pada saat Pemerintahan SBY menaikkan harga BBM dulu, elite PDIP ramai-ramai menangis menolak kenaikan BBM. Namun saat ini ketika sedang berkuasa, PDIP terlihat tak mempermasalahkan kenaikan harga BBM.

"Yang ternyata saat ini ketika berkuasa bisa memahami kenaikan BBM padahal tak ada situasi yang benar-benar mendesak jika pemerintah benar-benar peduli dengan rakyatnya," kata Kamhar.

Kenaikan harga BBM di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini sangat membebani rakyat. Pemerintah menunjukkan kebijakannya sangat tidak berpihak kepada rakyat.

"Karenanya seluruh kader dibebaskan untuk ikut serta bersama rakyat melakukan unjukrasa menolak kenaikan BBM ini, bila perlu mengajak keluarga TNI, keluarga Polri, keluarga PNS/ASN dan partai-partai lain untuk ikut turun kejalan dalam aksi damai," ujarnya.