Sri Mulyani Kasih 'Challenge' Buat Pemda, yang Berhasil Dapat Rp10 M

Menteri Keuangan, Sri Mulyani
Sumber :
  • VIVA/Anisa Aulia

BANDUNG – Bak 'challenge' atau tantangan, Pemerintah Pusat bakal memberikan hadiah Rp10 miliar kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang berhasil menangani inflasi lebih rendah dari level nasional.

Demikian diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Di mana, hadiah itu akan diberikan nantinya kepada 10 provinsi atau kabupaten/kota yang mampu mengendalikan inflasinya.

"Kita mungkin akan melihat kemungkinan memberikan sekitar Rp 10 miliar bagi masing-masing daerah yang mampu bisa menurunkan (inflasi)," kata Ani sapaan akrab Sri Mulyani, di Istana Kepresidenan, Selasa, 13 September 2022.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani

Photo :
  • YouTube Deddy Corbuzier

Ani mengatakan, untuk mengetahui daerah mana yang mampu menurunkan tingkat inflasi. Data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS).

"Berdasarkan data dari BPS dan kemampuan untuk menstabilkan harga, kita akan sort dari seluruh daerah kan BPS setiap bulan mengeluarkan inflasi di daerah masing-masing. Nah nanti kita akan berikan insentif untuk pemda yang bisa mengendalikan atau yang inflasinya lebih rendah dari level nasional," terangnya.

Ani menuturkan, untuk hadiah yang akan diberikan tersebut nantinya akan melalui dana intensif daerah (DID). Di mana melalui DID yang sudah pernah diberikan sebelumnya.

"Itu nanti akan diberikan insentif melalui DID. Selama ini kita sudah berikan," ucapnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani

Photo :
  • @smindarwati

Lebih lanjut Ani meminta kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen Dana alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk meredam kemungkinan potensi kenaikan harga. Akibat dari naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu.

Adapun Ani menjelaskan, pada DAU dan DBH total nilai mencapai Rp 2,7 triliun. Sedangkan dana tidak terduga di daerah sebesar Rp 9,5 triliun.

"Ini semuanya diharapkan pemerintah daerah bisa menggunakan secara cepat tepat dan akuntabel. Untuk bisa menangani potensi dari kemungkinan kenaikan harga-harga dan juga bahkan bisa dipakai untuk bansos," imbuhnya.