Kota Bandung Kecam Aksi Vandalisme

BANDUNG - Aksi vandalisme dinilai masih mengancam tatanan fasilitas umum di Kota Bandung. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meminta jajarannya dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama bergerak melawan aksi vandalisme yang marak.

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, gerakan melawan aksi vandalisme ini untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan estetika Kota.

"Ini harus menjadi atensi kita semua. Minimal jalan protokol dijaga, pengecetan kerb jalan dan pembersihan vandalisme ini harus kita lakukan. mendorongan menghadirkan kebersihan dan ketertiban," ujar Ema saat memimpin Rapat Koordinasi Trantibum, K3, dan Kegiatan Pengendalian Inflasi, di Balai Kota Bandung, Selasa 20 September 2022.

Ia menegaskan, Pemkot Bandung akan mengawasi dan menindak para pelaku vandalisme. "Harus adanya pengawasan 24 jam. Optimalisasi peran linmas dan satpol PP," katanya.

"Cari kerja sama dengan Intel kodim dan Polrestabes Bandunh untuk mencari para pelaku vandalisme di Kota Bandung. Tindak tegas pelakunya," terangnya.

Selain itu, ia pun meminta seluruh jajaran kewilayahan untuk menjaga fasilitas umumnya di masing - masing wilayah. "Kami ingin Ini berkelanjutan. Tidak ada vandalisme, cat kerb jalan segera selesaikan, juga tidak ada lagi tumpukan sampah. Semua dibereskan, libatkan seluruh stakeholder," kata Ema.

Menanggapi hal itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asep Saeful Gufron mengaku telah berkoordinasi dengan Paguyuban Camat dan Paguyuban Lurah untuk melakukan pengawasan malam di sejumlah wilayah yang rawan tindakan vandalisme.

"Kita sudah koordinasikan dengan Paguyuban Camat untuk mengoptimalkan peran linmas untuk ditugaskan mulai pukul 22.00 WIB hingga 06.00 WIB di tempat tempat rawan vandalisme," katanya.

Terkait dengan pengecatan kerb di kewilayahan, Asep mengatakan seluruh jajaran kewilayahan sedang menginventarisir kerb yang belum di cat."Kegiatan kewilayahan masih terus berjalan, kita berkoordinasi dengan stakeholder. Memang ada kerb jalan yang belum dicat. Kita mengunggu APBDP tentang Rp30 juta per kelurahan untuk pengecatan kerb," katanya. (bdg)