APH Diminta Tindak Tegas Soal Dugaan Pemotongan BLT

BANDUNG – Video viral yang beredar di media sosial terkait dugaan pemotongan bantuan langsung tunai dana desa yang dilakukan oleh oknum perangkat desa di Kabupaten Blora mendapat tanggapan beragam dari masyarakat.

Salah satunya dari Pemantau Keuangan Negara (PKN) Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Melalui juru bicaranya, Seno Margo Utomo, PKN mengecam kejadian yang disebut terjadi di Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Seno mempertanyakan kenapa kejadian yang sudah viral baru ada tindakan.

"Mengapa setelah viral baru ada tindakan? padahal belum lama Gubernur beri peringatan keras. Apakah karena tidak ada efek jera dan yakin kalau ketahuan paling cuma akan dibina alias dimaafkan saja?," ungkap Seno dikutip dari tvOnenews Selasa, 27 September 2022.

Menurut PKN hal seperti ini masih banyak terjadi di desa lain yang ada di Kabupaten Blora, dirinya mengatakan saat ini sedang mengumpulkan berbagai info dan bukti yang ada di lapangan. 

"Kami sedang menghimpun info di lapangan. PKN juga meminta aparat penegak hukum perlu lakukan tindakan tegas. Agar ada efek jera, dan karena ini bukan delik aduan maka aparat penegak hukum tidak perlu menunggu adanya laporan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) kabupaten Blora,Yayuk Windrati  juga ikut mengomentari terkait munculnya vidio viral yang diduga melakukan pungutan dana BLT DD yang digunakan dengan dalih sumbangan untuk pembangunan mushola di balai desa.

"Karena kami sudah pesankan ke pak kadesnya, apa yang dilakukan adalah tindakan yang salah, karena itu sudah mengambil. Apapun prosesnya untuk apa pungutan itu, itu merupakan hal yang salah," ungkap Yayuk. 

Dirinya juga memberikan peringatan kepada kepala desa agar perbuatan seperti itu tidak diulang kembali.

"Saya tadi informasikan kepada pak kades bahwa ini bukan tertutup panjengan harus gentle mengembalikan ke warga dan jelaskan apa alasan dikembalikan," tambahnya.

Diberitakan sebelumya, warga Kabupaten Blora kembali di gegerkan dengan beredarnya video viral yang diduga soal aksi 'sunat' Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang diduga dilakukan oleh aparatur desa.

Bahkan video tersebut juga viral di media sosial. Dibagikan oleh akun instagram @_infoblora, Senin (26/9/2022).

Dalam video tersebut terekam jelas seseorang yang diduga sebagai aparatur desa sedang mendata nama-nama warga yang menerima BLT.

Sembari mendata, ia menerima uang pecahan Rp100 ribu an dari warga penerima BLT. Diduga uang itu hasil dari pungutan BLT milik warga.

Dalam caption video tersebut ditulis jika Dana Bansos BLT DD untuk penanganan Covid -19 triwulan ke-3 yang dibagikan pada Rabu (7/9/22) di Balai Desa Nglangitan, Kecamatan Tunjungan, memang diterimakan utuh atau penuh kepada warga yang berhak dengan nominal sebesar 900 ribu/orang.

"Sepulang dari menerima dana Bansos BLT, warga desa Keser yang telah menerima dana Bansos BLT tersebut (sebanyak 102 orang) langsung berbondong-bondong ke Balaidesa Keser guna menyerahkan atau menyetorkan sumbangan (yang diwajibkan ?) sebesar 100 ribu Rupiah per orang yang diserahkan kepada perangkat desa yang telah ditugaskan untuk menerima dan mencatat setoran sumbangan dari warga," dikutip dari video yang diungah oleh @_infoblora, Senin (26/9/2022).

Dari beberapa warga diperoleh keterangan bahwa mereka menyerahkan sumbangan tersebut sesuai dengan arahan dari para RT masing masing sewaktu membagikan undangan penerimaan bansos BLT tersebut kepada setiap warga.

Padahal sebelumnya, Kapolres Blora AKBP Fahrurozi mengatakan jika dalam BLT dilarang pihak-pihak tertentu melakukan pemotongan atau pungli.

"Berkaitan dengan Bansos, tidak ada tarikan satu rupiah pun. Dalam prosesnya kita akan kawal, berapa yang seharusnya diterima masyarakat harus sesuai," ujar Fahrurozi beberapa waktu lalu usai kegiatan di Pendopo Bupati Blora.

Selain Bupati Blora, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, sebelumnya juga meminta kepala desa untuk mengawal penyaluran bantuan tersebut agar tepat sasaran.

Ganjar menegaskan agar seluruh kades dan perangkatnya tidak melakukan penyelewengan termasuk melakukan potongan terhadap bantuan tersebut.