Bawaslu Jabar Sosialisasi Pengawasan Siber Pemilu 2024

Bandung – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menggelar Sosialisasi Pengawasan Siber dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 yang diikuti berbagai pegiat media yang ada di Jawa Barat, pada Selasa 18 Oktober 2022 di The Papandayan Hotel Bandung.

Anggota Bawaslu Jabar, Yulianto menyampaikan verifikasi administrasi sudah berjalan, tinggal menunggu proses tahapan lalu akan ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024. 

“Saat ini sedang berjalan verifikasi faktual terhadap Sembilan partai politik yang lolos administrasi tetapi tidak memiliki atau belum memiliki wakil di senayan,” ujarnya. 

“Bawaslu di dalam hal ini melaksanakan tugas pengawasan mendepankan aspek pencegahan khusus di Jawa Barat, perlu kami informasikan bahwa proses pengawasan verifikasi faktual 9 partai politik sudah selesai dilakukan kemarin,” tambahnya. 

Yulianto pun menjelaskan terkait siber, Bawaslu membutuhkan dengan keterkaitan masalah-masalah pelanggaran pemilu.

“Karena kita juga belum ada satuan khusus untuk ke sana dan juga keterbatasan jangkauan maka media ini peran penting bagi kami untuk bersama-sama menghadang isu yang hoax, sara kemudian juga tidak aware dan sebagainya,” sambungnya. 

Adapun narasumber dalam Sosialisasi Pengawasan Siber dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 yaitu Ahmad Fauzi yang dikenal dengan nama Ray Rangkuti selaku pendiri Lingkar Madani (Lima). 

Menurut Ray Rangkuti bayangan terkait isu yang akan datang pada tahun 2024 menjadi perhatian utama pengawasan oleh Bawaslu. 

“Pertama, soal politik uang, kedua, politik identitas, yang ketiga terkait dengan siber,” ujarnya. 

Selain itu, Ray Rangkuti pun menjabarkan terkait efek dari politik uang dengan di era sekarang uang bukan menjadi segalanya. 

“kalau kita lihat lagi ranking tertinggi dari sebab orang memilih bukan uang, dan ranking tertingginya adalah pengenalan. Uang itu nomor empat, nomor lima itu hanya pendukung. Alat utamanya itu adalah dia kenal,” ungkapnya. 

Kemudian, Ray Rangkuti juga menyinggung soal politik siber dan politik identitas, yang berkembang luas bagi dunia siber untuk bisa dan mampu dipahami. Bahkan Bawaslu pun seharusnya sudah memiliki tim investigasi untuk memudahkan terkait siber ke depannya.