KLB PSSI, Iwan Bule: Puluhan Ribu Orang Gantungkan Hidup di Sepak Bola
- unggahan Instagram @mochamadiriawan84
Bandung – Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan atau Iwan Bule membuat dua alasan yang memutuskan untuk mempercepat Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI.
Tentunya, alasan pertama yang disebutkan Iwan Bule tidak ingin mengorbankan masyarakat yang sudah menggantungkan hidupnya di sepak bola melalui kompetisi Liga 1,2, dan 3.
"Pertama pertimbangan saya untuk KLB adalah, saya tidak ingin mengorbankan Marwah sepakbola dan ekosistemnya, dikompetisi itu ada sumber kehidupan yang sangat banyak, bahkan mungkin ada 120 ribu orang yang menggantungkan hidup, diantaranya pemain, pelatih, official, kit man, UMKM dan sebagainya," ungkap Iwan Bule.
Lalu, alasan kedua yakni, adanya pengajuan dari dua delegasi atau voter ke PSSI yang segera dilakukan KLB. Dua surat yang datang tersebut berasal dari Persis Solo dan Persebaya Surabaya.
"Kedua, ada surat masuk dari voter ke PSSI dari Solo dan Surabaya yang menurut ketentuan KLB itu belum memenuhi syarat, karena harus 2/3, tapi saya mengambil langkah untuk (KLB) agar kondusif suasana di tubuh sepakbola Indonesia," tambahnya.
Dalam statuta PSSI pasal 34 ayat 2 tentang KLB, menjelaskan Exco PSSI harus menggelar KLB PSSI jika diminta secara tertulis minimal 50 persen anggota PSSI 2/3 dari delegasi yang mewakili anggota PSSI.
Terkait jumlah anggota PSSI per Kongres PSSI 2022 adalah 87 voter terdiri dari statuta PSSI pasal 34 ayat 2 tentang KLB, 34 Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI, 18 klub Liga 1, 16 tim Liga 2, 16 kesebelasan Liga 3, Federasi Futsal Indonesia, Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia, dan Asosiasi Pelatih Sepak Bola Indonesia.
KLB PSSI artinya bisa dilakukan jika Exco PSSI menerima permintaan minimal dari 44 anggota PSSI.
"Saya tidak ingin ada pro dan kontra terlalu tajam, sehingga menjadi benturan secara psikologis maupun fisik. Saya tidak mau, oleh karena itu saya lakukan KLB agar betul-betul tidak terjadi apa-apa di lapangan atau diseluruh pemilik suara atau voter," jelasnya.
Harapannya dengan dilakukannya KLB Pemerintah sebagai pemangku kepentingan segera memberikan izin untuk Liga 1,2, dan 3 kembali bergulir.
"Ini berkaitan salah satu butir rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang mengatakan bahwa pemerintah tidak akan memberikan izin untuk kompetisi apabila tidak dilakukan KLB, itu jadi pertimbangan," sambungnya.
"Dua poin di atas, menjadi alasan agar ekosistem sepakbola tetap bergulir, agar tidak terjadi benturan baik yang pro dan kontra agar tidak merugikan," tutupnya.