Nelayan Makin Tak Terlindungi Negara, Bank Emok Merajalela

Selain itu areal pemukiman nelayan mayoritas sanitasinya buruk. Ditambah banyak rumah tak memiliki toilet, rumah ditempati oleh banyak kepala keluarga, hingga tak adanya hak kepemilikan tanah. Sehingga, kata Kang Dedi, ketika ada pembangunan kawasan bisnis, kampung nelayan cepat mengalami kerusakan lingkungan bahkan abrasi.

“Tingkat fokus PUPR kurang di laut banyaknya di darat. Sedangkan KKP sangat terbatas pada aspek penanganan di daerah bencana. Tidak ada salahnya KKP membentuk satu dirjen khusus tangani infrastruktur laut agar infrastruktur laut kita terbenahi baik, agar kita kunjungan ke mana-mana tidak itu-itu juga usulannya pengerukan, abrasi pantai,” ucapnya.



Dedi Mulyadi dan Umiyati Utari

Photo :

• Istimewa

Keterpurukan nelayan juga semakin bertambah karena daya jelajah mereka mencari ikan semakin berkurang akibat naiknya harga BBM dan keterbatasan kapal atau perahu yang dimiliki. Sehingga nelayan hanya bisa mencari ikan kecil di sekitar pantai.

“Kalau kita tidak melakukan perubahan manajemen penangan kelautan, suatu saat nanti yang melakukan penangkapan ikan hanya orang kaya, orang bermodal. Atau bisa jadi suatu saat nanti yang berbisnis ikan dan melakukan pengelolaan di Indonesia adalah kapal asing berbendera Indonesia, dan itu kan terjadi,” kata Kang Dedi.

Kemungkinan tersebut, kata Dedi, semakin diyakini karena anak muda atau milenial kini sudah malas menekuni kelautan sama halnya dengan pertanian. “Karena bagi mereka tidak ada perubahan nasib,” ucapnya.

Halaman Selanjutnya

Menurutnya KKP harus menguatkan paradigma kelautan agar program yang ada dari tahun ke tahun terus sama. Program tersebut harus mengarah pada rencana besar untuk mengubah nasib nelayan dengan berbagai skema dan kebijakan yang memadai.