Jabar Urutan Keempat Tingkat Kerawanan Pemilu 2024
- Istimewa
BANDUNG – Indeks kerawanan pemilu (IKP) Jawa Barat termasuk dalam kategori tinggi, yakni berada di urutan nomor 4 tingkat nasional. Potensinya diprediksi bakal meningkat pada kontestasi politik tahun 2024 mendatang.
Sementara tingkat kerawanan Pemilu 2024 paling tinggi dipegang oleh DKI Jakarta. Lalu di urutan kedua hingga lima diisi oleh Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jabar, dan Kalimantan Timur.
Yang menjadi tolak ukur adanya tingkatakan kerawan itu dilihat dari empat dimensi. Yaitu konflik sosial politik, penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi.
"Ternyata Jabar paling peringkat tertingginya dari kontestasi. Di mana soal hak dipilih kemudian pelaksanaan kampanye," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyakarat (P2M) Bawaslu Jabar, Zaki Hilmi, Kamis, 2 Februari 2023.
"Hak dipilih menyangkut soal isu perempuan sebagai calon pemimpin maupun penolakan calon pemimpin berdasarkan isu SARA. Lalu, dari sisi kampanye adalah informasi hoaks, black campaign (kampanye hitam), penggunaan fasilitas negara, netralitas ASN, TNI dan Polri lalu soal money politik," lanjutnya.
Menyikapi hal tersebut, Bawaslu Jabar pun telah menyiapkan strategi kusus, seperti bekerja sama dengan perusahaan media sosial.
Kerjasama itu dilakukan guna menarik unggahan dari akun yang memproduksi ujaran kebencian, isu SARA atau politik identitas.
"Secara umum kalau di Jawa Barat, yang rawan tinggi itu ada di Kabupaten bandung. Semua ada kategorisasi empat dimensi ini dan pemetaan di kaupaten/kota berbeda," ujar Zaki.
Dinamika kontestasi politik lebih tinggi terutama soal konsekuensi keberlimpahan pengguna media sosial, baik yang dilakukan oleh peserta pemilu atau partisipasi publik memberikan sikap dan tanggapan.
"Yang penting diantisiapasi, pertama akan melakukan upaya take down, kerja sama dengan Kominfo dan platform medsos yang ada. Kedua penguatan literasi maysrakat. Terhadap bagaimana penggunaan medsos yang baik, bagaimana soal tahapan pemilu yang benar, pencalonan dan lainnya," beber Zaki.
"Yang ini bagi kita bagian dari strategi mencegah terjadinya sebaran hoax dan black campaign sendiri. Kami juga sedang membentuk tim khusus, termasuk bekerjasama dengan pemuka atau organisasi agama," tandasnya.
