Bongkar Keterlibatan Pemilu 2024, Mahfud MD Sebut Kepala Desa Jadi Korban
- Viva Grup
Bandung – Mahfud MD, kandidat nomor urut tiga untuk Wakil Presiden, secara terang-terangan membahas keterlibatan pemerintah dalam Pemilu 2024.
Ia mengatakan bahwa pemerintah sampat saat ini mengancam kepala desa, yang meminta laporan pertanggungjawaban dari dana desa jika mereka tidak mendukung paslon tertentu.
"Memanggil kepada desa. Kamu kalau gak dukung ini dana desa tahun sekian kamu harus laporan pertanggungjawaban," kata Mahfud MD seperti dikutip VIVA Bandung dari tayangan YouTube Renald Kasali, Jumat (2/2/2024).
Bahkan, Mahfud menyatakan bahwa dia juga menerima laporan bahwa pemerintah desa diminta untuk membentuk tim pemenangan paslon tertentu.
Menkopolhukam RI, Mahfud MD
- Viva Grup
"Ada juga laporan kepada kami, kepala desa diminta menghubungi kepala desa yang lain dan diancam harus ikut memenangkan (salah satu paslon)," ujarnya.
Namun, Mahfud berpendapat bahwa kepala desa akan menjadi korban jika itu dibongkar hingga ke akar-akarnya, jadi ia memilih untuk tetap diam untuk menyelamatkan desa.
"Nah informasi-informasi begitu nanti kalau kita buka, ya kepala desanya yang ditangkap. Kamu fitnah katanya. Kan gitu?," ujarnya.
Mahfud menyatakan bahwa orang harus dapat memilih sesuai hati nurani masing-masing dalam setiap pesta demokrasi yang paling penting.
"Ya sudah kita biarkan saja daripada kepala desa jadi korban hanya karena kita. Yang penting kembali ke hati nurani rakyat. Itu kepala desa kan bisa aja punya hati nurani juga," tandas Mahfud MD.
Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Seperti yang telah diketahui sebelumnya, Mahfud MD telah secara resmi meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Ini dilakukan karena dia tidak ingin berseberangan dengan Presiden Joko Widodo, terutama selama dia tetap menjadi anggota Kabinet Indonesia Maju.
Dia mengakui bahwa niat untuk mundur telah ada sejak beberapa bulan yang lalu, terutama setelah dia dinobatkan sebagai calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Tapi Mahfud tidak langsung mundur saat itu; dia menunggu saat yang tepat.
“Waktu itu, kesimpulannya nunggu dulu pada waktu momentumnya, kapan momentumnya, yang tepat itu sesudah pemungutan suara karena sesudah itu pemerintahan kan berlangsung, dan saya merasa ndak layak kalau masih di situ (pemerintahan). Kalau sesudah pemungutan suara itu kan masih lama. Jadi, ini soal pilihan,” kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kementerian
