Civitas Akademik UGM hingga UI Keluarkan Petisi Ketidakadilan Pemilu, Begini Respon Jokowi

Jokowi
Sumber :

VIVA Bandung - Media sosial (Medsos) tengah diramaikan dengan munculnya berbagai petisi dari berbagai kampus ternama yang mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya.

Dedi Mulyadi: Kita Bersyukur Punya Presiden Baru Prabowo Subianto

Petisi tersebut pertama kali datang dari civitas akademik Universitas Gadjah Mada (UGM) yang terdiri dari alumni, guru besar, dosen hingga mahasiswa.

Mereka mengaku prihatin dengan kecurangan politik yang kerap terjadi belakangan ini.

15 Contah Ucapan Selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2024, Bikin Hati Bergetar

Mereka sangat menyayangkan penurunan etos demokrasi yang terjadi di akhir pemerintahan Jokowi, pasalnya, kader PDIP tersebut juga merupakan salah satu dari alumni UGM.

Para civitas akademik itu menamakan kritikan mereka sebagai 'Petisi Bulaksumur'.

Momen KDM Diminta Naik ke Mobil Presiden Prabowo Untuk Sapa Warga Usai Dilantik

Mereka mengultimatum para pejabat negara, penegak hukum, aktor politik hingga Presiden Jokowi untuk kembali pada koridor demokrasi yang sehat.

Tidak sampai di situ, petisi kritik terhadap Jokowi juga dikeluarkan oleh Dewan Guru Besar (DGB) UI dengan petisi yang bernama Seruan Kebangsaan Kampus Perjuangan 'Genderang UI Bertalu Kembali'.

Dewan Guru Besar UI bacakan petisi.

Photo :
  • Viva.co.id

Prof. Harkristuti Harkrisnowo selaku Ketua DGB mengaku, pihaknya merasa terpanggil untuk menabuh genderang terhadap ketidak adilan yang terjadi di akhir pemerintahan Jokowi tersebut.

Menurut dia, DGB UI ingin memulihkan demokrasi Indonesia.

“Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kekuasaan. Nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa,” kata Prof Tuti, sapaan akrabnya, Jumat, 2 Februari 2024.

Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi mengaku sangat menghormati aspirasi dari berbagai civitas akademik tersebut.

Menurutnya, petisi tersebut merupakan hak mereka dalam dunia demokrasi.

“Ya itu hak demokrasi setiap orang boleh berbicara berpendapat, silakan,” kata Jokowi di Jakarta pada Jumat, 2 Februari 2024.