Pemangkasan Izin Migas Harus Diimbangi dengan Transparansi dan Pengawasan

Romadhon menambahkan bahwa proyek infrastruktur besar, seperti pipa gas, sering kali melibatkan daerah pedesaan yang rentan terhadap konflik sosial. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembangunan infrastruktur migas.

Lebih jauh lagi, Romadhon menegaskan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan kebijakan ini. "Setiap pemangkasan izin dan kebijakan investasi migas harus transparan. Semua pemangku kepentingan, dari investor hingga masyarakat lokal, berhak mendapatkan akses informasi. Selain itu, pengawasan dari lembaga-lembaga independen, seperti KPK, sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan wewenang," katanya.

Romadhon juga menyoroti pentingnya pemerintah menjaga keseimbangan antara kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. "Pemangkasan izin mungkin meningkatkan investasi dalam jangka pendek, tetapi kita tidak boleh melupakan target jangka panjang seperti transisi energi terbarukan. Kita harus bergerak menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan," pungkasnya.

Jaringan Aktivis Nusantara menyatakan komitmennya untuk terus mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan di sektor migas tetap sejalan dengan prinsip transparansi, keberlanjutan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.