Ketua APSI Jatim Minta Kapolri Kontrol Kapolres Sumenep dan Semeru Satu

“Bukan hanya 1-2 kepala desa, Pak Kapolri. Pertanyaan saya, apakah anggotamu diperbolehkan berpolitik praktis? Apakah Pak Kapolri tidak mencurigai institusi Polri ini akan digunakan menjadi alat politik oleh orang-orang yang patut kita duga telah menerima amplop dari politisi tertentu? Pak Kapolri apakah tidak curiga dengan itu? Sehingga institusi ini tiba-tiba bekerja, tiba-tiba tegas menjelang Pilkada 2024 memeriksa dugaan tindak pidana korupsi terhadap kades-kades,” ucap mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Madura itu.

“Kalau hanya 1, 2, 3, 4, 5 kades barangkali gak ada persoalan. Ini banyak kades dipanggil, Pak Kapolri. Atau dari pidana korupsi tiba-tiba turun yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Apakah Pak Kapolri tidak curiga institusi Polri ini akan digunakan sebagai alat untuk memenuhi kehendak politik atau nafsu libido politisi tertentu, sehingga ada rakyat yang dikorbankan,” imbuhnya.

Sulaisi menuturkan bahwa apa yang ia suarakan merupakan aspirasi dari para ulama, kiai, dan rakyat Sumenep yang menaruh curiga terhadap institusi Polri.

“Dan kami minta hentikan, hentikan perilaku yang seperti itu (tidak netral). Bersikaplah, bertindaklah secara profesional, biarkan proses demokrasi ini berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia. Biarkan proses demokrasi ini berjalan dengan fair. Biarkan demokrasi ini berjalan dengan beradab. Jangan dicemari oleh nafsu kekuasaan. Jangan sampai anggota Polri atau institusi Polri menjadi alat politisi yang punya duit,” tandasnya.