DPD dan DPR RI Perlu Bahas Usulan Evaluasi Pilkada Langsung secara Komprehensif
- VIVA.co.id
VIVA Bandung – Jaringan Aktivis Nusanta (JAN) melalui Ketuanya, Romadhon Jasn, menyerukan agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI segera membahas secara komprehensif usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai evaluasi pilkada langsung. Romadhon menekankan bahwa usulan ini bukan langkah mundur, melainkan evaluasi penting untuk memperbaiki sistem demokrasi yang selama ini menimbulkan sejumlah persoalan di lapangan.
Menurut Romadhon, pembahasan usulan ini harus melibatkan semua pihak, termasuk mahasiswa, buruh, aktivis, dan masyarakat luas.
“Presiden Prabowo mengedepankan semangat demokrasi dengan mengajak semua elemen masyarakat untuk duduk bersama dan mendiskusikan usulan ini secara utuh dan detail. Ini bukan soal memaksakan kehendak, tetapi menawarkan kesempatan untuk refleksi kolektif,” ujarnya, Sabtu (14/12/2024).
Kenapa Evaluasi Pilkada Langsung Penting?
Romadhon menjelaskan bahwa pilkada langsung, meski memiliki sejumlah kelebihan, juga melahirkan tantangan besar. Beberapa persoalan yang kerap mencuat di antaranya:
1. Biaya politik yang tinggi: Banyak kandidat menghabiskan dana besar selama pilkada, yang sering kali mendorong mereka melakukan korupsi untuk mengembalikan modal.
2. Maraknya politik uang: Praktik transaksional ini mencederai semangat demokrasi dan membuat pemimpin yang terpilih tidak sepenuhnya berpihak kepada rakyat.
3. Konflik sosial: Pilkada langsung sering kali memicu konflik horizontal di masyarakat.
4. Efisiensi tata kelola: Sistem yang ada saat ini dinilai kurang efisien dan memakan waktu panjang.
“Presiden Prabowo ingin mengajak kita semua merenungkan, apakah sistem ini sudah optimal? Ataukah ada format yang lebih baik untuk memastikan pemimpin yang terpilih adalah mereka yang benar-benar berintegritas dan berpihak pada rakyat?” kata Romadhon.
DPD dan DPR Harus Berkolaborasi
JAN mendorong agar DPD dan DPR menjadikan usulan evaluasi ini sebagai prioritas pembahasan di parlemen. Menurut Romadhon, kedua lembaga legislatif tersebut memiliki peran strategis untuk memastikan kajian terhadap sistem pilkada langsung dilakukan secara mendalam dan transparan.
“DPD RI memiliki mandat untuk memperjuangkan kepentingan daerah, sedangkan DPR RI bertugas menyusun undang-undang. Sinergi kedua lembaga ini akan sangat penting untuk mencari solusi terbaik atas kelemahan yang ada,” tambahnya.
Melibatkan Publik dalam Proses Diskusi
Romadhon juga menekankan perlunya melibatkan publik secara langsung dalam diskusi ini. Ia mengusulkan agar mahasiswa, buruh, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil turut berkontribusi dalam pembahasan.
“Ini bukan hanya tentang parlemen atau pemerintah, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Dengan melibatkan semua pihak, kita bisa mencapai kesepakatan yang benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat,” tegas Romadhon.
Bukan Langkah Mundur, Tetapi Perbaikan
Romadhon menolak anggapan bahwa evaluasi ini adalah bentuk kemunduran demokrasi. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai upaya progresif untuk memperbaiki sistem yang ada.
“Demokrasi harus terus diperbaiki, dan ini adalah bagian dari proses tersebut. Jika kita menemukan kelemahan, maka kita harus berani mengevaluasi. Langkah ini adalah bentuk keberanian Presiden Prabowo dalam mengutamakan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Harapan untuk Keputusan Bijak
JAN berharap pembahasan evaluasi pilkada langsung dapat menghasilkan keputusan yang berpihak pada rakyat. Romadhon menegaskan bahwa usulan ini bukan untuk menghapus hak rakyat, melainkan mencari format yang lebih baik agar demokrasi dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.
“Kita semua ingin pemimpin yang bersih, berkualitas, dan benar-benar peduli pada rakyat. Evaluasi ini adalah peluang besar untuk mewujudkan cita-cita tersebut,” tutup Romadhon.
Dengan adanya diskusi ini, BRP optimistis bahwa sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dapat diperbaiki sehingga menghasilkan pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat dan bangsa.
