Program BPNT 2025 Jamin Akses Pangan Berkualitas bagi 18,8 Juta Keluarga
VIVABandung – Di tengah tantangan ekonomi global, pemerintah Indonesia terus berupaya menjamin ketahanan pangan masyarakat melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau yang juga dikenal sebagai Bantuan Sembako.
Program ini menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam memastikan setiap keluarga memiliki akses terhadap bahan pangan berkualitas.
Program BPNT tahun 2025 hadir dengan sistem yang lebih terorganisir dan terintegrasi.
Melalui penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), pemerintah menyalurkan bantuan dalam bentuk saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan pokok di e-warong.
Sistem ini tidak hanya memudahkan penerima manfaat, tetapi juga memastikan transparansi dan akuntabilitas program.
Bantuan pangan dari pemerintah
Penyaluran bantuan BPNT dilakukan secara bertahap, dengan tahap pertama dimulai pada 14 Februari 2025.
Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan atau Rp600.000 per tiga bulan.
Bank Mandiri, sebagai salah satu bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), telah memulai penyaluran dana untuk alokasi Januari hingga Maret 2025.
"Penyaluran bantuan sosial harus berbasis data yang akurat dan valid melalui DTSEN. Dengan begitu, kita bisa meminimalisir bantuan yang salah sasaran," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam sebuah konferensi pers di Jakarta.
Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan bantuan tepat sasaran.
Program BPNT tahun 2025 menargetkan 18,8 juta KPM yang masuk dalam kategori keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah.
Penerima bantuan dapat dengan mudah mengecek saldo mereka melalui layanan perbankan digital atau ATM terdekat.
Kemudahan akses ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka secara teratur.
Keberhasilan program BPNT tidak lepas dari peran aktif berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga mitra pembayaran seperti bank Himbara.
Kolaborasi ini menjadi cara memastikan program berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.*
