Sidak Underpass Gatot Subroto Cimahi: KDM Bongkar Soal Potongan Upah!

Upah Pekerja Underpass Cimahi Disunat, Dedi Mulyadi Sentil Mandor
Sumber :
  • istimewa

Bandung – Hak pekerja konstruksi menjadi sorotan dalam pembangunan Underpass Gatot Subroto, Kota Cimahi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menemukan adanya selisih antara upah yang seharusnya diterima pekerja dan pembayaran yang mereka akui saat inspeksi mendadak (sidak), Senin (12/10/2026).

img_title OJK Catat 7,21 Juta Rekening Baru Selama Bulan Inklusi Keuangan 2026

Dalam sidak di proyek yang berada di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di persilangan dengan rel kereta api, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM berdialog langsung dengan sejumlah pekerja untuk memastikan besaran upah harian yang mereka terima.

Sebagian pekerja sempat terlihat ragu ketika ditanya mengenai upah. Namun, KDM meminta mereka menyampaikan nominal sebenarnya agar pembayaran hak tenaga kerja dapat diperiksa.

img_title Dedi Mulyadi Janjikan Insentif 250 Ribu Padamkan Karhutla Gunung Ciremai

"Upah itu tidak boleh dikurangi, harus sesuai kontrak kerja, kalau Rp140.000 ya Rp140.000, jangan kurang," tegas KDM.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dalam dialog tersebut, upah harian yang seharusnya diterima pekerja berbeda sesuai jenis pekerjaannya. Mandor mendapat Rp130.000 per hari, tukang Rp140.000, sedangkan laden atau pembantu tukang Rp120.000.

img_title John Herdman dan Proyek Timnas Indonesia, Sejauh Mana Kabar Pemain Baru?!

Adapun pekerja bagian pengelasan baja menerima upah rata-rata Rp150.000 per hari. Namun, hasil penelusuran langsung di lapangan menunjukkan adanya selisih pembayaran sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000 per orang per hari.

Temuan tersebut memunculkan perhatian terhadap kesesuaian pembayaran upah dengan ketentuan yang berlaku dalam pekerjaan konstruksi tersebut.

KDM menegaskan, upah pekerja harus dibayarkan sesuai kesepakatan kerja. Pemotongan yang tidak sesuai ketentuan tidak boleh dibiarkan karena dapat mengurangi hak tenaga kerja yang terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur pemerintah.

Dedi Mulyadi minta maaf ke keluarga terpidana kasus Vina.

Photo :
  • YouTube KDM

Selain menyoroti pembayaran upah, KDM juga mempertanyakan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja. Dalam dialog awal, sejumlah pekerja mengaku belum mengetahui atau belum mendapatkan kepastian mengenai kepesertaan asuransi ketenagakerjaan mereka.

Kepada pimpinan proyek dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, KDM menegaskan bahwa perlindungan ketenagakerjaan harus dipastikan bagi seluruh pekerja.

"Ini harus diasuransikan ketenagakerjaan, tidak boleh tidak," tegasnya.

Pihak pimpinan proyek kemudian menyampaikan bahwa para pekerja telah diminta menyerahkan kartu tanda penduduk (KTP) sejak awal bekerja untuk keperluan administrasi asuransi ketenagakerjaan

Halaman Selanjutnya
img_title