Mahfud MD Ungkap Bukti Jika Liga Sepak Bola RI Agak Kacau
BANDUNG – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, menyebut adanya sikap saling lempar tanggung jawab antara pihak yang terlibat dalam pertandingan Arema vs Persebaya pada hari Sabtu, 1 Oktober 2022 lalu. PSSI, PT LIB, Panitia pelaksana, dan Host Broadcaster yang terlibat dalam tragedi Kanjuruhan mereka saling menyalahkan.
Ketua Tim Gabungan Independen Pencarian Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan ini mengatakan, sampai saat ini Rekomendasi memang belum dikeluarkan. TGIPF masih terus mendiskusikan data yang didapat untuk menarik aebuah kesimpulan dan untuk dilaporkan ke Presiden Jokowi.
"Tapi bahwa terjadi saling menghindar dari tanggungjawab operasional lapangan antara pihak federasi, pengelola liga, panitia pelaksana, pihak keamanan, hingga penyelenggara siaran, menjadi bukti bahwa penyelengaraan Liga Sepakbola Nasional agak kacau," kata Mahfud dalam keterangannya, Rabu 12 Oktober 2022.
Menkopolhukam Mahfud MD
Dia menambahkan, penyelenggaraan liga sepak bola di Indonesia dapat membahayakan bagi dunia persepakbolaan tanah air. "Nyawa manusia dibuat pertaruhan karena tak ada jaminan keselamatan yang maksimum," kata Mahfud.
Dari ditemukannya kondisi ini, TGIPF akan berusaha mencari akar permasalahannya untuk segera diselesaikan. TGIPF akan segera menyusun rekomendasi untuk mencegah agar peristiwa Tragedi Kanjuruhan tak terulang lagi.
"Ini menjadi salah satu perhatian TGIPF untuk mencari akar masalahnya sebagai bahan untuk menyusun rekomendasi," ujar Mahfud.
TGIPF terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengeluarkan rekomendasi yang dapat memperbaiki pesepakbolaan tanah air.
Insiden Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Arema FC vs Persebaya
- VIVA
"Kita juga sudah mendiskusikan dan melakukan crosscheck temuan dengan Komnas HAM. Ada kemungkinan Komnas HAM merekomendasikan sesuatu yang khas sesuai dengan kewenangannya. Apa itu? Nanti saja, biar Komnas HAM yang mengumumkan," ujar Mahfud.
Menurut Mahfud, temuan TGIPF tak kan diumumkan sebelum diserahkan kepada Presiden Jokowi. "Sebab TGIPF dibentuk dengan Kepres untuk keperluan Presiden. TGIPF akan menyerahkan laporan kepada Presiden Jumat atau Senin mendatang," ujar Mahfud.
