Kang Dedi Desak Pemerintah Selesaikan Masalah Patok Tambang di Pemukiman

Salah satu yang diperjuangkannya adalah warga yang tinggal di kawasan hutan harus mendapat perhatian dan kucuran dana lebih besar dari pemerintah pusat.

Jika hal tersebut tak dilakukan maka semakin lama tidak ada lagi warga yang mau tinggal dan mengurus hutan karena minimnya perputaran ekonomi.

"Kalau ini berkembang di seluruh birokrat dan politisi maka tumbuh kehancuran Indonesia. tidak perlu waktu lama dalam 20 tahun ke depan hutan habis, penambangan di mana-mana, rakyat miskin tidak punya tanah," ujarnya.

Terkait soal tambang, Kang Dedi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membuka data kegiatan penambangan yang meresahkan warga. Ia ingin negara hadir dan memberikan keadilan untuk warga sekitar.

Kang Dedi menegaskan, keluhan warga tersebut akan menjadi prioritas dalam pembasan bersama Menteri KLHK. Jangan sampai kawasan hutan dikuasai oleh swasta dalam bentuk tambang dan perkebunan.

"Kemudian kedua berikan hak kepada warga untuk hidup secara layak yang sudah turun temurun. Jangan sampai mengaku bertanah air Indonesia, tanah gak ada air pun harus nyari-nyari. Sehingga nanti kami datang ke sini bukan untuk dialog lagi tapi menyampaikan surat kepemilikan warga," ucapnya.

Dalam dialog yang dihadiri warga, pemerintah dan KLHK itu, Kang Dedi langsung meminta patok yang dimaksud sebagai batas tambang untuk diperiksa.