Lisman Usulkan Jokowi Jadi Ketum Partai Golkar, Kader Muda Sulaisi: Terkesan Hanya Cari Panggung

VIVA Bandung – Kader muda Partai Golkar, Sulaisi Abdurrazaq akhirnya buka suara terkait adanya usulan agar Presiden Jokowi menjadi pemimpin Partai Golkar sebelum Pemilu 2024. Diketahui, hal itu diusulkan oleh Lisman Hasibuan selaku Koordinator Nasional Forum Komunikasi Aktivis Golkar (Forkom AG).

Sulaisi menilai, usulan Lisman Hasibuan itu tampak seperti orang tidak memiliki wawasan tentang Partai Golkar. Bahkan disebut hanya mencari panggung.

"Itu hanya Pemberi Harapan Palsu (PHP) atau Asal Bapak--Jokowi--Senang (ABS). Terkesan hanya cari muka dan ingin manggung saja," kata Sulaisi Abdurrazaq kepada VIVA, Sabtu (12/8/2023).

Mantan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Pamekasan itu mengatakan, Partai Golkar merupakan partai yang disiplin dan menghormati proses kaderisasi, serta memiliki banyak pengalaman dan sistem yang kuat. Sehingga kedaulatan penuh ada di tangan anggota. 

Terlebih Partai Golkar sendiri dikenal memiliki sifat yang mandiri, terbuka, demokratis, moderat, solid, mengakar, responsif, majemuk, egaliter, dan berorientasi pada karya serta kekaryaan.

"Meski seorang presiden, Pak Jokowi itu tidak cukup syarat memimpin Partai Golkar. Partai ini bertahan dan tetap besar hingga saat ini karena sistemnya kuat," ujar pria yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kabupaten Pamekasan tersebut.

"Sudah jelas Pak Jokowi kader PDI Perjuangan, kok malah didorong-dorong jadi Ketum DPP Partai Golkar. Tidak pernah aktif terus menerus menjadi anggota paling tidak 5 (lima) tahun, dan seterusnya. Kan ngaco aja tuh Lisman," imbuhnya

Alumnus Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) itu mengungkapkan, seluruh kader Partai Golkar harus hormat dan tunduk terhadap mekanisme normatif serta mematuhi peraturan partai.

"Masak sekelas Kornas gak paham aturan main. Bakal calon ketua umum Partai Golkar itu harus memenuhi beberapa syarat," ungkapnya.

Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jawa Timur itu pun menyarankan agar Lisman sebaiknya kembali menelaah Pasal 27 Juklak DPP Partai Golkar No: Juklak- 2/DPP/GOLKAR/II/2020 tentang Musyawarah-Musyawarah dan Rapat-Rapat Partai Golkar Perubahan atas Juklak No: Juklak- 5/DPP Golkar/VI/2016 Tentang Perubahan Juklak-4/DPP/GOLKAR/XII/2015 Tentang Penyelenggaraan Musyawarah-Musyawarah Partai Golkar di Daerah.

Mempelajari aturan itu, kata Sulaisi, sangat penting bagi seorang Koordinator Nasional, supaya ketika berbicara tentang Partai Golkar tetap memiliki kapasitas dan kualifikasi.

"Kalau tidak punya wawasan tentang Golkar sebaiknya diam saja. Biarkan Golkar fokus menangkan kontestasi 2024," pungkasnya.

Ada pun syarat-syarat untuk menjadi Bakal Calon Ketua Umum Partai Golkar, diantaranya sebagai berikut:

1. Pernah menjadi pengurus Partai GOLKAR tingkat pusat dan/atau sekurang kurangnya pernah menjadi Pengurus Partai GOLKAR tingkat Provinsi dan/atau pernah menjadi Pengurus Pusat Organisasi Pendiri dan Yang Didirikan selama 1 (satu) periode penuh;

2. Berpendidikan minimal S1 (Strata- 1) atau yang setara/sederajat;

3. Aktif terus menerus menjadi anggota Partai GOLKAR sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain;

4. Dinyatakan lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan kader Partai GOLKAR;

5. Memiliki Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas dan Tidak Tercela (PD2LT);

6. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas;

7. Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI;

8. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam Partai GOLKAR.