Tegas! Muhammadiyah Desak Jokowi Cabut Pernyataan Soal Presiden Boleh Memihak

VIVA Bandung - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan sikapnya soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait presiden boleh berkampanye dan memihak.

Melalui Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo mendesak, Presiden Jokowi untuk mencabut pernyataannya tersebut.

Pasalnya, lanjut Trisno, hal itu menjurus kepada ketidaknetralan seorang Kepala Negara.

"Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan bahwa Presiden boleh kampanye dan boleh berpihak," ujar Trisno dalam keterangannya Sabtu, 27 Januari 2024.

Muhammadiyah, jelas Trisno, meminta Jokowi untuk menjadi seorang pemimpin yang memiliki jiwa keteladanan bagi masyarakat.

Menurutnya, seorang presiden tidak boleh jadi pemicu fragmentasi sosial.

"Meminta kepada Presiden untuk menjadi teladan yang baik dengan selalu taat hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara. Presiden harus menghindarkan diri dari segala bentuk pernyataan dan tindakan yang berpotensi menjadi pemicu fragmentasi sosial, terlebih dalam penyelenggaraan Pemilu yang tensinya semakin meninggi," tegasnya.

Tidak hanya itu, Trisno juga meminta Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk lebih meningkatkan sensitifitasnya dalam melakukan pengawasan.

"Terlebih terhadap dugaan digunakannya fasilitas negara (baik langsung maupun tidak langsung) untuk mendukung salah satu kontestan Pemilu," jelasnya.

Trisno juga meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengambil peran yang semestinya sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu.

Khususnya, dalam memberantas penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kemenangan salah satu pasangan calon (paslon).

Tidak sampai di situ, Muhammadiyah juga meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mencatat setiap kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu.

Hal itu dilakukan semata-mata untuk dijadikan bahan referensi dalam memutus hasil perselisihan Pemilu.

"Tidak dinodai oleh pemburu kekuasaan yang menghalalkan segala cara," ujarnya.

Lebih lanjut, Muhammadiyah mengajak kepada seluruh masyarakat Tanah Air untuk bersama-sama mensukseskan Pemilu tahun ini.

"Pengawasan semesta ini diperlukan untuk memastikan pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan berintegritas agar diperoleh pimpinan yang legitimate dan berintegritas. Serta memastikan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas negara oleh penyelenggara negara," imbuhnya.