Mahfud MD Blak-blakan Bongkar Keterlibatan Pemerintah di Pemilu 2024

VIVA Bandung – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD secara terang-terangan membongkar keterlibatan pemerintah dalam Pemilu 2024.

Ia menceritakan bahwa pemerintah saat ini sampat mengancam kepala desa dimana dana desa diminta laporan pertanggungjawabannya jika mereka tidak mendukung salah satu paslon tertentu. 

"Memanggil kepada desa. Kamu kalau gak dukung ini dana desa tahun sekian kamu harus laporan pertanggungjawaban," kata Mahfud MD seperti dikutip VIVA Bandung dari tayangan YouTube Renald Kasali, Jumat (2/2/2024).

Bahkan, kata Mahfud, pihaknya juga menerima laporan bahwa pemerintah desa diminta untuk menjadi tim pemenangan paslon tertentu.

"Ada juga laporan kepada kami, kepala desa diminta menghubungi kepala desa yang lain dan diancam harus ikut memenangkan (salah satu paslon)," ujarnya.

Namun, Mahfud berpendapat jika hal itu dibongkar hingga ke akar-akarnya, maka kepala desa yang akan menjadi korban. Oleh sebab itu, ia memilih diam demi menyelamatkan kepada desa.

"Nah informasi-informasi begitu nanti kalau kita buka, ya kepala desanya yang ditangkap. Kamu fitnah katanya. Kan gitu?," ujarnya.

Menurut Mahfud, dalam setiap pesta demokrasi yang paling penting mereka harus bisa memilih sesuai hati nurani masing-masing.

"Ya sudah kita biarkan saja daripada kepala desa jadi korban hanya karena kita. Yang penting kembali ke hati nurani rakyat. Itu kepala desa kan bisa aja punya hati nurani juga," tandas Mahfud MD.

Seperti diketahui sebelumnya, Mahfud MD secara resmi telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). 

Hal itu karena dia tidak ingin berseberangan dengan Presiden Joko Widodo, terutama selama dia masih tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju.

Dia mengaku niatan mundur memang ada sejak beberapa bulan lalu terutama setelah dia dideklarasikan sebagai calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Namun saat itu, Mahfud tidak langsung mundur, tetapi menunggu momen yang tepat.

“Waktu itu, kesimpulannya nunggu dulu pada waktu momentumnya, kapan momentumnya, yang tepat itu sesudah pemungutan suara karena sesudah itu pemerintahan kan berlangsung, dan saya merasa ndak layak kalau masih di situ (pemerintahan). Kalau sesudah pemungutan suara itu kan masih lama. Jadi, ini soal pilihan,” kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Jakarta, Kamis (1/2/2024).