Bey Machmudin Hadiri Kick Of PPDB Jabar 2024: Tidak Ada Titip-titipan
- Humas Pemprov Jabar
VIVA Bandung - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki komitmen yang tegas demi menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 yang bersih, berintegritas serta berkualitas.
Hal itu dibuktikan dengan penandatangan serta komitmen bersama oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Ketua Komisi V DPRD Jabar, Pangdam III Siliwangi, Kapolda Jabar, dan Kajati Jabar, sekaligus Kick Off PPDB 2024 di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (8/5/2024).
Dalam sambutannya, Bey menegaskan PPDB di Jabar harus bersifat bersih dan tidak ada istilah titip menitip.
"Tidak ada titip titipan, semua harus transparan dan masyarakat puas dengan proses ini. Kalau ada yang tidak diterima harus jelas mengapa tidak diterima. Jadi mesti adil, jangan ada pilih kasih dan semua aturan dan penerapannya jelas di lapangan," tegas Bey.
"Kita sudah lama mempersiapkan, berkonsultasi ke kementerian dan Kemendikbudristek mengakui bahwa Jabar persiapannya terdepan," tambahnya.
Soal ramainya pungutan liar (Pungli), Pemprov Jabar telah bekerja sama dengan pihak Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar).
Bey mengaku akan memberikan sanksi yang tegas bagi siapapun yang terlibat dalam tindakan merugikan ini.
"Aturan dan tata caranya masih sama dengan tahun lalu, tapi saya minta tahun ini lebih jelas dan tegas menegakkan aturan. Kalau ada pemalsuan atau pungli akan ditindak tegas. Kami dengan tim Saber Pungli bersikap tegas," ujarnya.
Kick Of PPDB Jawa Barat 2024.
- Humas Pemprov Jabar
Untuk pendaftaran PPDB 2024 tahap 1 akan dibuka mulai tanggal 3 Juni 2024.
Pendaftaran dilakukan secara daring di aplikasi Sapawarga dan website Dinas Pendidikan Jabar.
"Untuk aplikasi, pendaftar bisa menggunakan Sapawarga atau pun website Dinas Pendidikan Jabar. Semua ada dalam satu tempat sampai pengaduan ada di situ," kata Bey.
Untuk tahap 1 ini dikhususkan bagi keluarga ekonomi tidak mampu. Total kuota PPDB 2024 baik sekolah negeri dan swasta lebih dari 700.000.
"Kuota untuk negeri 300.000-an, total dengan sekolah swasta jadi 700.000-an. Sekarang perbedaannya pada tahap satu menggunakan zonasi dengan keluarga ekonomi tidak mampu, selebihnya di tahap dua," pungkas Bey.