Muhammadiyah Berharap Pansus Haji Tidak Dijadikan Alat Politik oleh Anggota DPR

VIVA Bandung - Sekretaris umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti berharap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh anggota DPR RI tidak bermuatan unsur politis.

"Kalau motifnya itu misalnya ada agenda politik untuk menyudutkan menteri agama atau Kementerian Agama karena hal-hal yang sifatnya personal, saya kira itu harus dihindari," ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Mu'ti mengatakan, Muhammadiyah dalam persoalan pansus haji berada pada posisi netral, tidak mendukung dan tidak juga menolak.

Menurutnya, pembentukan pansus haji memang merupakan hak anggota dewan.  

"Sepanjang dilaksanakan sesuai niat awal untuk memastikan bahwa penyelenggaraan haji lebih baik, saya kira itu patut diapresiasi," katanya.

Dengan tegas Mu'ti berharap, pembentukan pansus haji oleh DPR RI tidak bermuatan politis dan murni untuk kepentingan bangsa dan negara.

Terlebih Mu'ti sangat mengkhawatirkan jika ada maksud politik dari oknum anggota DPR untuk menyerang Menteri Agama atau Kementerian Agama.

"Perbaikan dan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan dan persaingan perseorangan sebagai politisi," kata dia.

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan siap untuk mengikuti pansus yang dimotori oleh DPR RI demi mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.  

"Ya kita ikuti saja. Itu proses yang disiapkan konstitusi. Jadi kita ikuti saja," kata Menag.

Gus Men sapaan akrabnya, ia mengaku siap untuk memberikan laporan terkait penyelenggaraan haji 2024. 

"Mulai dari persiapan sampai pelaksanaan ibadah haji akan kita sampaikan," katanya.

Meski begitu, lanjut Yaqut, saat ini pihaknya tengah fokus untuk memberikan pelayanan optimal kepada seluruh jamaah haji Indonesia, apalagi kini memasuki fase pemulangan jamaah.  

"Saya belum bisa ngomong soal evaluasinya, karena operasional haji belum selesai. Jadi nanti kita tunggu operasionalnya selesai sampai tanggal 23 Juli baru bisa kami sampaikan ke publik," katanya. 

Di sisi lain, Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR RI, Luluk Nur Hamidah menegaskan pembentukan pansus haji bertujuan agar haji yang akan datang bisa menjadi lebih baik lagi. 

“Kita ingin membangun ekosistem haji yang jauh lebih baik, transparan, komprehensif hulu-hilir, ramah lansia dan perempuan, serta memperkuat dimensi lain yang seharusnya juga diperkuat,” kata Luluk.