Yudo Margono Disebut Cocok Jadi Pengganti Jenderal Andika

Bandung – Pengganti Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang akan pensiun akhir tahun ini masih teka teki. Ada dua nama yang digadang-gadang layak gantikan Andika yaitu Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf TNI AD (KSAD) Dudung Abdurachman.

Pengamat militer dan pertahanan,  Connie Rahakundini Bakrie menyampaikan pandangannya soal figur yang lebih pas menjadi Panglima TNI. Menurut dia, dibandingkan Dudung, sosok Yudo Margono lebih tepat gantikan Jenderal Andika Perkasa. 

Dia menganalisa demikian karena untuk mendukung kekuatan poros maritim maka jabatan Panglima TNI idealnya berasal dari angkatan laut (AL). Menurut dia, hal ini sesuai dengan visi kekuatan Tri Matra Terpadu. 

"Menurut saya harus Pak Yudo Margono karena bagaimanapun untuk bisa membangun kekuatan maritim yang mumpuni, dengan membangun kesatuan kekuatan Tri Matra Terpadu itu basic-nya harus dari angkatan laut," kata Connie dikutip pada Minggu, 6 November 2022.

Connie juga menyinggung selama hampir dia periode pemerintahannya, Jokowi belum menunjuk Panglima TNI dari matra angkatan laut. Ia berharap, Jokowi memegang komitmen yang dijanjikan terkait nawa cita. "Jadi harusnya Pak Yudo Margono," lanjut Connie. 

Bagi dia, Jokowi sudah berjanji bangun kedaulatan, kedigdayaan, dan kejayaan maritim  Indonesia. Pun, dengan rekam jejak pengalaman Yudo yang sudah menempati jabatan militer jadi kelebihannya. 

Dia bilang salah satu posisi penting Yudo antara lain pernah menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (PangKogabwilhan).

Kemudian, Connie menambahkan isu regional seperti perbatasan Natuna juga sudah mulai mengemuka. Maka itu, diperlukan Panglima TNI dari kalangan angkatan laut.

"Karena kita berbatasan di Natuna. Yang kedua adalah isu Pulau Pasir dengan Australia. Itu juga berhubungan erat dengan kapabilitas dan kapasitas mumpuni dari angkatan laut," jelasnya. 

Menurut Connie, selain Yudo, saat ini mungkin belum ada yang mampu membangun pertahanan kemaritiman di Indonesia. 

"Sekali lagi bukan saya bilang yang lain tidak bisa membangun. Tepi, kalau paling gampang itu membangun sebuah postur untuk out looking defence dari sebuah negara maritim. Itu harus dari basic angkutan laut," sebut Connie.

Sinyal Jokowi menentukan figur Panglima TNI belum tampak. DPR hingga per Selasa, 1 November 2022, juga belum mendapatkan surat presiden atau surpres terkait Panglima TNI.

"Sampai saat ini, pada masa sidang awal, kita belum menerima surat dari presiden," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Minggu, 6 November 2022.

Dasco menyebut, pemilihan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Jokowi selaku Presiden. Kata dia, DPR hanya menunggu surpres dikeluarkan. Jika sudah ada nama, DPR juga akan bersikap yang selanjutnya menggelar fit and proper test di Komisi I DPR. "Dan, saya pikir karena itu kewenangan Presiden. Ya kita tunggu saja," ujarnya.