Bantuan Beras 10 Kg Diperpanjang, Pemerintah Pastikan 16 Juta Keluarga Terbantu
- id.pinterest.com
VIVABandung – Januari 2025 menjadi titik awal perpanjangan program bantuan pangan (banpang) beras, yang akan dilaksanakan hingga enam bulan ke depan.
Melalui program ini, pemerintah memastikan distribusi beras sebanyak 960 ribu ton untuk 16 juta penerima bantuan.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan restu untuk melanjutkan bantuan beras selama enam bulan pada 2025, dimulai pada Januari dan Februari, dengan sisa empat bulan yang akan disesuaikan waktunya.
Ilustrasi Beras Bansos
- id.pinterest.com
Pemberian bantuan pangan beras ini bertujuan untuk mendukung ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah.
Arief menambahkan bahwa pemilihan penerima bantuan akan difokuskan pada desil 1 dan 2, serta perempuan yang menjadi kepala keluarga, miskin, dan lanjut usia tunggal.
Data penerima bantuan akan didasarkan pada Registrasi Sosial Ekonomi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang mencakup sekitar 15,6 juta penerima dari kelompok desil 1 dan 2, serta 400 ribu penerima perempuan kepala keluarga miskin dan lansia.
Program ini tidak hanya berperan dalam mendukung daya beli masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat 25,22 juta orang, menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, bantuan pangan beras turut berperan dalam pengendalian inflasi, yang tercatat sempat melonjak hingga 5,63 persen pada September 2023, namun berhasil turun menjadi 0,48 persen pada Desember 2023 berkat penyaluran bantuan ini.
Selama tahun 2023, bantuan pangan beras telah dilaksanakan selama tujuh bulan, memberikan dampak signifikan dalam menstabilkan harga beras.
Di tahun 2024, meskipun inflasi beras sempat mencatatkan angka 5,32 persen pada Februari, program bantuan ini berhasil menurunkan angka inflasi menjadi 0,94 persen pada Juli 2024.
Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem distribusi untuk memastikan bantuan sampai kepada yang membutuhkan dengan tepat sasaran.(**)
