Terbaru, Jokowi Relokasi Pemukiman Warga, Buffer Zone Bukan Solusi
- Tvonenews
Viva Bandung – Wacana tentang kebutuhan "buffer zone" atau area penyangga kembali mencuat sesudah peristiwa kebakaran terjadi pada Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, Jumat malam (3/3).
Presiden Joko Widodo mengungkapkan kondisi tanah suatu hambatan pembuatan "buffer zone" yg memisahkan antara Depo Pertamina Plumpang dengan permukiman penduduk pada sekitarnya.
"Dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air di kanan kirinya sungai, tetapi memang belum sampai kepada titik mencarikan solusi untuk penduduk yang ada di situ. Tanah merahnya ini kan padat dan penuh," kata Presiden, Minggu (5/3/2023).
Presiden menjelaskan, pada 2009, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan buffer zone dengan jarak 50 meter antara depo dan pemukiman warga.
Usulan tersebut didasari oleh ledakan di Deposit Pertamina Plumpang pada tahun 2009 yang mengakibatkan kebakaran di rumah-rumah penduduk. Presiden Jokowi menegaskan akan terus mencari solusi, karena keselamatan masyarakat adalah prioritas utama.
Ilustrasi kebakaran
- Ridwan Putra/VIVA.co.id
"Semuanya harus dicarikan solusi. Saya kira keamanan masyarakat dan keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama," kata Presiden.
Presiden Joko Widodo menunjuk Erick Thohir selaku Menteri BUMN Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartonon untuk memindahkan rumah korban kebakaran dalam waktu satu atau dua hari tanpa penundaan.
Ada dua opsi perpindahan ini, yakni memindahkan warga ke pulau reklamasi atau ke lokasi relokasi depo Pertamina.
"Saya sudah perintahkan Menteri BUMN dan Gubernur DKI segera mencarikan solusi kejadian di Plumpang, terutama, karena ini zona yang bahaya.
Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi," kata Presiden Jokowi
