Ketua Komisi VIII DPR RI Tuntut Pihak Layanan Haji untuk Meminta Maaf Terkait Kendala
Viva Bandung – Ashabul Kahfi, Ketua Komisi VIII DPR RI, menuntuk pihak penyedia layanan haji jemaah Indonesia untuk meminta maaf mengenai layanan yang terganggu. Gangguan ini berupa keterlambatan penjemputan di Muzdalifah dan keterlambatan makanan.
"Dari hasil evaluasi kami, memang ada beberapa titik yang mengalami hambatan dalam pelayanan jemaah haji. Kami inginkan para masyarik ini menyampaikan permohonan maaf mereka atas sejumlah insiden yang terjadi," kata Ashabul, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, 1 Juli 2023.
Dia juga menuntut pihak masyarik untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pelayanan haji yang sesuai kontrak dengan Kementerian Agama RI. Masyarik harus melayani jemaah haji serta menjaga kemuliaan pemerintah Arab Saudi
Kahfi juga mengapresisasi pemerintah Indonesia yang telah menyampaikan permintaan maaf kepada jemaah haji. Meskipun begitu, menurut dia, masyarik merupakan pihak yang harusnya lebih dulu menyampaikan permintaan maaf kepada jemaah haji Indonesia atas kebijakan dan layanan yang tidak maksimal.
Dia berharap pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara haji melakukan koordinasi dan evaluasi bersama pemerintah Arab Saudi agar penyelenggaraan haji dapat menjadi lebih baik. Selain itu, dia juga meminta Pemerintah mengevaluasi masyarik yang tidak memenuhi kewajiban pelayanan haji untuk jemaah Indonesia.
"Kami minta agar syarikah-syarikah yang merekrut para masyarik harus memberikan semacam sanksi. Paling tidak, mungkin tahun-tahun ke depan mereka tidak akan lagi digunakan sebagai salah satu masyarik yang bekerja sama dengan kita," ujar dia.
Kemenag RI telah menyatakan memprioritaskan agar layanan jemaah haji Indonesia terpenuhi, baik soal makan maupun tempat tidur karena masih ditemukan maktab yang suplai air bersih tersendat, kedatangan makan yang terlambat, dan tempat tidur yang melampaui kapasitas.
