IMM Dorong Integritas dan Transparansi dalam Pemerintahan Terkait Kasus Suap Wamenkumham
- Pribadi/Istimewa
VIVA Bandung - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) memberikan pernyataan resmi terkait kasus dugaan suap yang menyeret Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej.
Sebagai salah satu organisasi kemahasiswaan yang peduli terhadap integritas dan etika dalam pemerintahan, IMM menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan transparansi dalam penegakan hukum.
Dalam wawancara eksklusif dengan Baikuni Alshafa (20/11), Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM), ia menyampaikan komitmen IMM terhadap nilai-nilai integritas dan etika di seluruh tingkatan pemerintahan.
Baikuni Al Shaf, DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
- Pribadi/Istimewa
Baikuni Alshafa menegaskan dukungan IMM terhadap upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menegakkan hukum.
"Kami mendukung upaya KPK dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini," tambahnya.
Dalam konteks kasus suap Wamenkumham, Baikuni menyatakan pentingnya independensi lembaga penegak hukum.
"Kami berharap lembaga penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara bebas tanpa adanya tekanan politik, sehingga keadilan dapat ditegakkan," katanya.
Wamenkumham, Edward Omar Syarif alias Prof Eddy
- YouTube Curhat Bang Denny Sumargo
Baikuni juga mengajak mahasiswa untuk aktif terlibat dalam mengawasi dan mendukung upaya pemberantasan korupsi.
"Mahasiswa memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan adil," ungkap Baikuni.
DPP IMM secara tegas menyatakan dukungan terhadap KPK dan lembaga penegak hukum lainnya yang berkomitmen dalam memerangi korupsi.
"Kami percaya penegakan hukum yang adil akan membawa dampak positif bagi kemajuan bangsa ini," tutup Baikuni Alshafa.
Pernyataan ini mencerminkan sikap dan pandangan IMM sebagai organisasi kemahasiswaan yang mendukung integritas, transparansi, dan penegakan hukum yang adil dalam menghadapi kasus dugaan korupsi di tingkat pemerintahan.
