Pemerintah Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan dan Kualitas Guru, Termasuk Guru Madrasah dan SMK
- Viva.co.id
VIVA Bandung – Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat Hari Guru Nasional yang dirayakan setiap tanggal 25 November. Jokowi menegaskan bahwa guru tidak hanya menjadi seseorang yang dihormati dan ditiru, tetapi juga menjadi penentu perkembangan peradaban.
Dalam unggahan di akun media sosial Instagram @jokowi pada Hari Guru Nasional, Jokowi menyatakan, "Guru bukan lagi sekadar seorang yang digugu dan ditiru, yang menjadi suri teladan anak-anak didik, melainkan tokoh yang menentukan laju peradaban bangsa." Ungkapan ini dikutip di Jakarta pada Sabtu, 25 November 2023.
Presiden menyampaikan bahwa guru merupakan jembatan bagi anak-anak masa kini untuk mencapai masa depan. Dia juga menjelaskan bahwa di pundak guru terdapat harapan besar dari orang tua, masyarakat, dan bangsa.
"Selamat Hari Guru Nasional," ujar Presiden.
Dalam unggahannya, Presiden juga menyertakan foto ilustrasi guru dan murid dari tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA yang sedang melakukan kegiatan belajar mengajar di taman.
Kantor Staf Presiden (KSP) menekankan komitmen pemerintah dalam mempercepat kesejahteraan guru di Indonesia, salah satunya dengan memperbaiki mekanisme pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan agar bisa meluluskan satu juta guru bersertifikasi pada tahun 2024.
"Saat ini 1,6 juta guru belum sejahtera mendapatkan tunjangan sertifikasi. Ini yang akan didorong oleh pemerintah melalui PPG dalam jabatan,” kata Deputi II KSP Abetnego Tarigan menanggapi peringatan Hari Guru, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu.
Abetnego menambahkan bahwa pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru madrasah.
Pada bulan November 2023, pemerintah telah mencairkan tunjangan guru inpassing kepada 100.000 guru madrasah dengan besaran Rp1,4 juta per bulan.
Selain itu, pemerintah juga telah mulai membayarkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi 221.000 guru non-PNS di bawah Kementerian Agama sebagai bentuk perlindungan jaminan sosial bagi para guru.
"Sebagai perlindungan jaminan sosial bagi guru-guru kita," jelasnya.
Abetnego juga menyampaikan bahwa pemerintah terus memenuhi kebutuhan guru, terutama di sekolah negeri. Dari target capaian 1,1 juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), telah terpenuhi 850.000 guru, dan angka tersebut akan terus bertambah pada akhir tahun ini.
Presiden Jokowi Hadir dalam Acara HUT PGRI di Jakarta
- Viva.co.id
Selain itu, pemerintah saat ini juga sedang menyusun skema PPPK untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidikan.
“Pemerintah juga siapkan skema khusus untuk memenuhi kebutuhan guru di wilayah Papua, yakni merekrut guru lulusan SMA/SMK. Mereka nantinya akan diberikan kesempatan mengajar sambil melanjutkan studi ke jenjang S1 dan pendidikan profesi,” tutur Abetnego.
Selain isu kesejahteraan, peningkatan kompetensi guru kejuruan juga menjadi perhatian. Terkait dengan peningkatan kompetensi guru SMK, Abetnego menjelaskan bahwa program SMK Pusat Keunggulan (PK) memberikan ruang yang lebih luas bagi guru untuk pengembangan diri, melalui program magang guru, sertifikasi industri, praktisi mengajar, dan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
"Semua upaya ini bentuk komitmen pemerintah meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru di Indonesia," jelasnya.
