DPR Ultimatum KLHK Waspada Modus Korporasi Kanibalisasi Kawasan Hutan

Meski demikian Dedi berharap Panja tersebut tidak berlarut-larut karena yang dihadapi adalah banyak korporasi besar yang memiliki akses politik yang mempengaruhi kebijakan di eksekutif maupun legislatif. Sehingga, lanjut Dedi, diperlukan langkah cepat dan tepat untuk menjerat para korporasi yang melakukan pelanggaran agar menuntaskan segala tanggung jawab dan kewajibannya.

“Kita tidak berhadapan dengan KLHK, tapi kita berhadapan dengan perusahaan nakal yang menggunakan areal hutan untuk kepentingan bisnisnya tapi mengabaikan kewajiban pada negara dan lingkungan. Dorongan yang kita lakukan adalah menjerat mereka,” ujarnya.

Jika hal tersebut terus berlarut-larut dikhawatirkan korporasi yang mempunyai uang, legal hingga jaringan akan membuat berbagai cara untuk mengelabui regulasi. “Sehingga semakin panjang kita berdebat maka semakin luas waktu mereka untuk melakukan manipulasi data mulai dari mengubah korporasi jadi koperasi dan langkah lain sehingga negara ada kerugian jika tidak dilakukan cepat,” katanya.

Dedi juga meminta KLHK tidak ragu melakukan tindakan dan membawa berbagai kasus perusakan atau pelepasan hutan ilegal ke ranah hukum. Untuk lebih meyakinkan, Dedi meminta KLHK bekerja sama dengan KPK, Polri dan Kejagung yang memiliki jaringan hingga ke tingkat daerah. “Kalau ini dilakukan semua masalah akan selesai,” terangnya. (ads)