Jabar Bangun Strategi Kuatkan Penegakkan HAM di Sektor Pariwisata
- Dok. Disparbud Jabar
BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi sebagai tindak lanjut penegakkan HAM dalam sektor pariwisata. Rapat tersebut dipimpin Plh Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum di Ruang Papandayan, Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis 14 Juli 2022.
Sebelumnya Provinsi Jawa Barat telah dipilih oleh Kemenkumham RI sebagai pionir untuk mengimplementasikan pariwisata berbasis HAM. Sejumlah poin terkait HAM harus diperhatikan dalam operasional tempat pariwisata seperti penyediaan area ibadah, sarana dan prasarana, serta perlindungan kepada tenaga kerja yang masih berusia remaja atau anak-anak.
Selain itu tempat wisata juga harus memperhatikan kebersihan, kenyamanan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Menurut Plh Gubernur, poin-poin tersebut wajib dipenuhi oleh seluruh pengelola tempat wisata di Jawa Barat.
“Setiap warga negara memiliki hak asasi yang sama baik dalam bidang agama, infrasturktur, dan lain-lain. Karena itu ada keinginan agar tempat-tempat wisata di Jawa Barat harus berbasis Hak Asasi Manusia seperti misalnya penyediaan mushala, toilet bersih, lalu sarana prasarana lainnya,” ucap Plh Gubernur.
“Lebih jelasnya nanti akan dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan HAM serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Intinya Jawa Barat harus menyediakan pemenuhan Hak Asasi Manusia di tempat wisata, termasuk mungkin tentang kesehatan dan lain sebagainya,” sambungnya.
Plh Gubernur juga meminta agar kegiatan ini terus ditindaklanjuti hingga ke kabupaten/kota. Tujuannya agar setiap lapisan masyarakat memahami pentingnya pariwisata berbasis HAM.
“Mohon ini disampaikan kepada para bupati dan walikota mengenai arahan-arahan dari provinsi. Jangan sampai tidak ditindaklanjuti. Harus diadakan lagi rapat atau pertemuan antara OPD dengan pemangku kepentingan lain seperti PHRI dan sebagainya. Kumpulkan kesimpulannya sehingga kegiatan ini dapat diketahui dan dipahami semua insan pelaku pariwisata,” tuturnya.
