Ketua APSI Jatim Minta Kapolri Kontrol Kapolres Sumenep dan Semeru Satu
- Berbagai Sumber
Dikatakan Sulaisi, Pilkada 2024 harus berjalan secara fair tanpa ada diskriminasi dari penguasa maupun aparat penegak hukum.
Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura itu kemudian menceritakan keadaan Sumenep, khususnya kepulauan, yang dinilai masih sangat memprihatinkan. Berbagai persoalan ia temukan saat bertemu dengan masyarakat kepulauan, mulai dari ketiadaan listrik hingga infrastruktur jalan yang rusak.
Menurutnya, masyarakat Sumenep selama ini hanya diberi janji-janji busuk alias palsu oleh para politisi.
Karena itu, lanjut Sulaisi, Pilkada seharusnya menjadi sarana untuk memperbaiki kondisi yang ada. Salah satunya memastikan proses demokrasi berjalan secara fair dan bebas dari intervensi penguasa maupun aparat penegak hukum. Sehingga yang terpilih nantinya adalah orang-orang terbaik, bukan karena berduit.
Namun sayangnya, Polres Sumenep justru diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan menggunakan hukum untuk mengintimidasi para kepala desa (Kades) agar berpihak kepada paslon tertentu.
“Setelah kami baca berita Kapolres Sumenep dituding terlibat politik praktis, di sana juga disebutkan Pak Kapolri tiba-tiba pidana korupsi, Pidkor Polres Sumenep rajin sekali memanggil kepala desa-kepala desa, meminta klarifikasi kepada mereka, disoal dana desanya yang selama ini belum pernah terjadi penyidik Polres Sumenep turun ke pulau dengan jarak tempuh sekitar 12 jam di atas kapal menjelang Pilkada 2024,” jelas Sulaisi.
Sulaisi mengungkapkan, pemanggilan ini tidak hanya dialami oleh 1 atau 2 kades saja, melainkan banyak kades.
