Pemerintah Dinilai Tak Serius Tangani Kejahatan Anak di Jabar
- Pixabay / geralt
BANDUNG – Maraknya kompleksitas permasalahan dan kejahatan anak di Jawa Barat menjadi cerminan jika Pemprov Jabar tak serius menangani masalah tersebut.
Demikian dikatakan Ketua Kelompok Masyarakat Peduli Perlindungan Anak (KMPPA) Jabar, Andri Mochamad Saftari.
"Pemerintah Daerah selaku penyelenggara negara sekaligus sebagai penyelenggara perlindungan anak tak serius jamin hak dan melindungi anak," ujar Andri, Minggu, 24 Juli 2022.
Andri memaparkan sejumlah kejahatan anak di Jabar hingga saat ini masih tinggi. Seperti pekerja anak, perdagangan anak, eksploitasi seksual, pernikahan anak dan kasus lain-lainnya.
Ilustrasi
- -
"Kami menemukan fakta kasus di 13 Kota dan Kabupaten (Bandung, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Cirebon, Indramayu, Karawang, Sukabumi, Garut, Ciamis, Banjar dan Pangandaran) dalam kegiatan Road Show Advokasi Hak Anak," bebernya.
Perlindungan anak seharusnya menjadi komitmen bersama pemerintah, DPRD dan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang Pasal 20 Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
"Saya lihat Pemda melalui SKPD terkait Bidang perlindungan anak tak memiliki konsep jelas," tuturnya.
"Pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) dan sejumlah lembaga atau organisasi perlindungan anak tak miliki konsep dan anggaran yang jelas," lanjutnya.
ilustrasi anak kecanduan main gadgate
- istimewa
Andri pun berharap, melalui momentum Hari Anak Nasional ini, pemerintah bisa lebih responsif. Pun pihak KMPAA Jabar sebagai komunitas masyarakat dari berbagai profesi, latar belakang organisasi yang peduli pada masalah anak, hadir di kota dan kabupaten untuk mendukung dan mendorong pemerintah daerah dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.
"Kami berharap pemerintah daerah lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, dan tidak ekskusif merasa perlindungan anak cukup ditangani oleh Dinas Perlindungan Anak," paparnya.
"Sinergitas dan kolaborasi penyelenggaraan perlindungan anak demi kepentingan terbaik bagi anak menjadi komitmen bersama Pemerintah, DPRD dan Masyarakat imbuh Gungun Ketua KMPPA Kota Bandung," tandas Andri.
