Menteri PANRB Buka Suara: Kenaikan Gaji PNS Jadi Prioritas, Tapi Masih Tunggu

Rini Widyantini, Menteri PANRB
Sumber :
  • menpan.go.id

VIVABandungPemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk merealisasikan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2025

Bansos PKH Tahap 1 2025 Cair Sebelum Puasa, Jangan Lewatkan Kesempatan Ini!

 

Namun, proses tersebut masih terkendala karena fokus utama pemerintah saat ini adalah menyelesaikan struktur kabinet baru. 

Kabar Baik Bagi Para Pemegang Kartu KIS BPJS Akan Menerima 4 Bantuan Dari Pemerintah

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, dalam sebuah pertemuan di Gedung Bappenas, Jakarta, pada Senin (30/12/2024).

Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil

Photo :
  • id.pinterest.com
Cek Pembaruan Status Pencairan Bansos PKH Hingga BLT Diawal Tahun 2025

Menurut Rini, pembahasan teknis terkait kenaikan gaji PNS belum dapat dimulai karena berbagai penyesuaian yang harus dilakukan di tingkat kementerian dan lembaga. 

 

“Kami belum berbicara dengan Menteri Keuangan mengenai hal ini. Masih banyak penyesuaian di kementerian dan lembaga karena adanya menteri-menteri baru,” ujarnya.

 

Meskipun demikian, Rini memastikan bahwa kenaikan gaji PNS tetap menjadi prioritas pemerintah. Setelah strukturisasi kelembagaan selesai, pemerintah akan segera memulai pembahasan teknis. 

 

“Karena ini menyangkut kesejahteraan pegawai, tentu akan kami prioritaskan. Namun, pembicaraan dengan Kementerian Keuangan harus dilakukan terlebih dahulu. Saat ini, kami sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kesejahteraan Pegawai, yang nantinya akan disesuaikan,” tambahnya.

 

Hingga kini, pembahasan mengenai persentase kenaikan gaji PNS, termasuk untuk TNI-Polri dan pensiunan, belum dilakukan. 

 

Rini menjelaskan bahwa proses ini membutuhkan waktu mengingat situasi pemerintahan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. 

 

“Situasi ini agak berbeda karena ini adalah awal dari pemerintahan baru. Penyesuaian-penyesuaian seperti ini membutuhkan waktu,” jelasnya.

 

Rini menegaskan bahwa meskipun ada keterlambatan, komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan PNS tetap tidak berubah. 

 

Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan motivasi bagi para abdi negara dalam menjalankan tugasnya.