Rp 77,1 Triliun Siap Dicairkan: Ini Prioritas Bansos 2025!
- Istimewa
VIVABandung – Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial telah menetapkan anggaran sebesar Rp 77,1 triliun untuk penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) pada tahun 2025.
Dana ini akan diarahkan pada berbagai program perlindungan sosial yang menyasar masyarakat membutuhkan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, mengungkapkan bahwa sebagian besar anggaran tersebut akan digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH).
Bansos PKH
- Istimewa
Sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan menerima bantuan dari program ini.
"Total Rp 77,1 triliun ini sebagian besar dialokasikan untuk PKH," jelas Robben dalam rapat dengar pendapat di DPR RI baru-baru ini.
Ia juga menyebut bahwa jumlah ini mengalami penurunan sekitar Rp 2,26 triliun atau 2,56 persen dibandingkan tahun 2024.
Anggaran tersebut akan dialokasikan ke berbagai unit kerja di Kementerian Sosial.
Sekretariat Jenderal mendapat alokasi Rp 643 miliar, sementara Inspektorat Jenderal memperoleh Rp 43 miliar.
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial menerima alokasi terbesar sebesar Rp 44 triliun untuk menjalankan berbagai program bantuan sosial.
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial juga menerima alokasi anggaran sebesar Rp 1,3 triliun.
Namun, unit ini mengalami penurunan anggaran hingga Rp 1 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial mendapat alokasi Rp 30,7 triliun.
"Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial adalah salah satu unit yang mengalami penurunan terbesar. Anggaran ini berkurang sekitar Rp 1 triliun dari tahun lalu," tambah Robben.
Di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan total anggaran perlindungan sosial dari APBN sebesar Rp 504,7 triliun.
Dana ini mencakup sektor pendidikan, sosial, dan kesehatan.
Salah satu program yang akan dipercepat pencairannya di awal tahun 2025 adalah Program Keluarga Harapan (PKH).
PKH direncanakan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat penerima di awal tahun, mendukung kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
Pemerintah optimis program ini dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
