Kasus Amman Mineral Disorot Warganet, Minta DPR Turun Tangan

Diketahui, pelanggaran HAM Amman Mineral ini sebetulnya sudah dilaporkan ke sejumlah pihak oleh masyarakat dan mantan pekerja PT Amman. Namun sayangnya, aduan tersebut tak kunjung ditindak lanjuti.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI, Adian Napitupulu mendorong agar dilakukannya pemeriksaan atau audit investigas menyeluruh kepada PT Amman Mineral.

Bukan tanpa alasan, menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan mengingat jawaban tertulis yang disampaikan Amman Mineral dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi VII DPR RI belum lama ini terkesan sangat janggal. 

"Dalam jawaban tertulis PT Amman Mineral di RDPU dengan DPR terlihat bahwa ada banyak hal hal penting dan mendasar yang coba diingkari atau ditutup-tutupi PT Amman Mineral. Dengan demikian maka saya merasa perlu untuk mendorong RDPU ke 2 sesuai kesimpulan RDPU pertama," terang Adian dalam keterangan resminya kepada wartawan, Rabu, 30 November 2022.

Sejumlah permasalahan yang diduga dilakukan oleh Amman Mineral antara lain, soal kewajiban CSR. Adian tegaskan, persoalan kewajiban CSR Amman Mineral tersebut harus segera direalisasikan tanpa penundaan.

"Berhitung dari jawaban Amman Mineral pada Komisi VII terkait jumlah CSR dari tahun 2017 hingga tahun 2022, maka ada kekurangan realisasi pembayaran sebesar hampir 15 juta dollar AS atau hampir mendekati Rp 214 Milyar. Dalam kesimpulan RDPU tanggal 10 November 2022, maka disepakati dengan DPR agar kekurangan realisasi tersebut direalisasikan dengan kewajiban CSR tahun 2023 sebesar 5,6 juta USD ditambah 14.9 juta USD atau sekitar 20,5 juta USD, yang diperkirakan jika dikonversi ke rupiah nilainya adalah Rp 307 Miliar," urai Politikus PDIP ini.