JAN Desak Hasto-Connie Klarifikasi atas Tuduhan dalam Podcast Akbar Faizal Uncensored

VIVA Bandung – Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) menyatakan keprihatinan mendalam atas pernyataan kontroversial yang disampaikan oleh Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, dan Connie Rahakundini Bakrie, pengamat militer dan pertahanan, dalam podcast “Akbar Faizal Uncensored.” Pernyataan tersebut menuduh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan institusi Polri terlibat dalam praktik politik yang tidak etis, termasuk kriminalisasi politik dan keterlibatan dalam “partai cokelat.”

Dalam episode yang dirilis pada 23 November 2024, Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa kasus Formula E merupakan bentuk kriminalisasi yang diperintahkan langsung oleh Presiden Jokowi. Ia juga menuduh adanya mobilisasi dana hingga Rp200 miliar untuk memenangkan Pilkada di beberapa daerah, serta penempatan orang-orang dekat Jokowi di posisi strategis sebelum masa jabatannya berakhir.

Sementara itu, Connie Rahakundini Bakrie menyoroti dugaan keterlibatan institusi Polri dalam politik praktis, yang ia sebut sebagai “partai cokelat,” dan mengkritik keras Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, menyatakan bahwa tindakan Jenderal Dudung dapat membahayakan posisi politik TNI dan menyerukan agar Presiden mencopotnya.

Menanggapi tuduhan tersebut, mantan Presiden Jokowi dengan tegas membantah dan meminta pihak yang menuduh untuk membuktikan klaim mereka. “Buktikan, jangan menuduh tanpa dasar,” ujar Jokowi. 

Pernyataan-pernyataan tersebut telah memicu reaksi beragam dari masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas politik serta kepercayaan publik terhadap institusi negara. Tuduhan serius tanpa bukti konkret dapat merusak reputasi individu dan institusi, serta memicu disinformasi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Tuntutan JAN Untuk Klarifikasi

Ketua JAN, Romadhon Jasn, menegaskan bahwa pernyataan semacam ini harus disertai dengan bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. “Kami mendesak Hasto Kristiyanto dan Connie Rahakundini Bakrie untuk segera memberikan klarifikasi atas pernyataan mereka. Jika memiliki bukti, serahkan kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai hukum. Jika tidak, mereka harus menarik pernyataan tersebut dan meminta maaf kepada publik,” ujar Romadhon, Sabtu (30/11/2024)

Romadhon juga menyoroti peran Akbar Faizal sebagai pembawa acara podcast tersebut. Sebagai mantan anggota DPR, Akbar Faizal memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa konten yang disajikan tidak menyesatkan atau memicu konflik. “Kami berharap Akbar Faizal dapat menjaga integritas jurnalistik dengan memastikan bahwa narasumber yang diundang menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambah Romadhon.

Desakan kepada Kapolri dan Dewan Pers

JAN mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan yang dilontarkan. “Institusi Polri harus menjaga kredibilitasnya dan tidak membiarkan tuduhan tanpa dasar mencemarkan nama baiknya. Klarifikasi dari Kapolri akan membantu meredakan spekulasi di masyarakat,” kata Romadhon.

Selain itu, JAN meminta Dewan Pers untuk memberikan komentar dan melakukan evaluasi terhadap konten jurnalistik yang disajikan dalam podcast tersebut. “Dewan Pers memiliki peran penting dalam memastikan bahwa praktik jurnalistik di Indonesia berjalan sesuai dengan kode etik dan tidak digunakan sebagai alat untuk memprovokasi atau mengadu domba,” tegas Romadhon.

Langkah Hukum jika Tidak Ada Klarifikasi

Jika dalam waktu dekat tidak ada klarifikasi atau permintaan maaf dari pihak-pihak terkait, JAN mempertimbangkan untuk melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri atas dugaan pelanggaran hukum, termasuk pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang menyesatkan. “Kami berharap langkah hukum tidak perlu ditempuh jika ada itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan profesional,” tutup Romadhon.

Pentingnya Klarifikasi bagi Stabilitas Nasional

JAN menekankan bahwa klarifikasi dari semua pihak terkait sangat penting untuk mencegah disinformasi dan menjaga stabilitas nasional. Tuduhan tanpa bukti dapat memicu ketegangan sosial dan politik yang merugikan bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, JAN mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait.