DPD dan DPR RI Perlu Bahas Usulan Evaluasi Pilkada Langsung secara Komprehensif

VIVA Bandung – Jaringan Aktivis Nusanta (JAN) melalui Ketuanya, Romadhon Jasn, menyerukan agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI segera membahas secara komprehensif usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai evaluasi pilkada langsung. Romadhon menekankan bahwa usulan ini bukan langkah mundur, melainkan evaluasi penting untuk memperbaiki sistem demokrasi yang selama ini menimbulkan sejumlah persoalan di lapangan.

Menurut Romadhon, pembahasan usulan ini harus melibatkan semua pihak, termasuk mahasiswa, buruh, aktivis, dan masyarakat luas.

“Presiden Prabowo mengedepankan semangat demokrasi dengan mengajak semua elemen masyarakat untuk duduk bersama dan mendiskusikan usulan ini secara utuh dan detail. Ini bukan soal memaksakan kehendak, tetapi menawarkan kesempatan untuk refleksi kolektif,” ujarnya, Sabtu (14/12/2024).

Kenapa Evaluasi Pilkada Langsung Penting?

Romadhon menjelaskan bahwa pilkada langsung, meski memiliki sejumlah kelebihan, juga melahirkan tantangan besar. Beberapa persoalan yang kerap mencuat di antaranya:

 1. Biaya politik yang tinggi: Banyak kandidat menghabiskan dana besar selama pilkada, yang sering kali mendorong mereka melakukan korupsi untuk mengembalikan modal.

 2. Maraknya politik uang: Praktik transaksional ini mencederai semangat demokrasi dan membuat pemimpin yang terpilih tidak sepenuhnya berpihak kepada rakyat.