Rocky Gerung Ungkap Ketimpangan Sosial Ekonomi Tanah Air Ekstrim

Bandung – Pengamat politik, Rocky Gerung menilai tidak tepat publik mengecam oligarki sebagi biang di balik ketimpangan ekstrem sosial-ekonomi di Indonesia. Menurutnya, justru yang harus disalahkan adalah negara.

“Oligarki tentu mengintai semua peluang untuk memperbesar ruang geraknya. Itu merupakan hal yang natural. Dan tugasnya negara yang harus membatasi ruang itu. Nah, dialektika itu yang tidak terjadi. Saya justru bukan antioligarki, saya anti justru kepada negara yang tidak mampu memajaki oligarki,” ungkap Rocky Gerung dalam program TOPI (Tokoh Pilihan) IndoNarator dalam keterangannya, Jumat 15 April 2022.

Rocky menjelaskan, oligarki merupakan sebuah sistem kekuasaan yang diperintah oleh modal. Dengan demikian, negara, menjadi tidak berkutik karena dicengkeram oleh kuasa kapital. Namun kata dia, ini bukan kesalahan oligarki.

“Karena memang fungsinya oligarki itu ya melakukan akumulasi, baik kapital maupun resources (sumberdaya). Itu sudah hukum oligarki dalam ekonomi. Tetapi, negara harus punya kemampuan untuk menagih oligarki agar bagiannya yang disebut pajak progresif didistribusikan pada rakyat,” terangnya. 

Menurut Rocky, adalah tugasnya negara yang harus hadir untuk mendistribusikan aset dan sumberdaya yang ada itu. Sebab, fungsi oligarki, kata dia, bukan di situ. “Mana ada oligarki mau mendistribusikan kekayaannya. Fungsi itu justru ada pada kekuasaan (pemerintah). Karena itu perintah konstitusi,” paparnya.

Ia juga menerangkan bahwa oligarki sejatinya tidak memiliki kekuatan untuk mencengkeram negara kalau tidak diizinkan oleh kekuasaan. “Jadi oligarki itu tidak akan mendekat kalau kekuasaan tidak memberikan proteksi value (nilai) dan proteksi adab. Tapi kekuasaanlah yang mengundang oligarki,” ucapnya.

Dikatakan, fakta oligarki mencengkeram kekuasaan di antaranya dapat dilihat dari fenomena kelangkaan minyak goreng dan persoalan batubara yang pada akhirnya kekuasaan menyerah pada tuntutan oligarki.

Ia lebih lanjut menyentil masalah pemberian tax amnesty, kasus Panama Papers, penyelundupan money laundry dan lainnya. Katanya, hal itu harusnya bisa dengan mudah dibaca oleh negara. 

Dalam kasus pemerintahan Jokowi, Rocky menyebut semestinya sejak awal presiden mempersempit ruang oligarki itu, sembari memaksimalkan fungsi negara. “Nah sekarang oligarki itu merasa gue udah di atas loe,” katanya.

Rocky menilai ketidaksepakatannya atas gerakan publik yang mencoba menentang pihak yang mewacanakan penundaan Pemilu atau bahkan tendensius menurunkan presiden Jokowi. Kata dia, menurunkan Jokowi itu hal mudah, yang sukar dan perlu dipikirkan lagi adalah bagaimana melepaskan kekuasaan dari cengkeraman oligarki itu.   

“Sebab tidak ada gunanya presiden diturunkan, tapi yang mengganti adalah juga yang berpotensi diijon oleh oligarki itu,” urai pria yang akrab disapa Presiden Akal Sehat itu.

Ketika disinggung nama Luhut Binsar Pandjaitan dalam konteks kuasa oligarki atas rezim Jokowi hari ini, Rocky langsung menanggapinya, namun dengan hanya menyebut inisial “L” dan “P” sebagai sosok yang digambarkan sebagai ‘Lord Gajah Mada’.

“Oligarki di Indonesia sudah ada semenjak jaman Majapahit. Karena itu adalah hal yang natural. Raden Wijaya pasti punya oligarki. Tapi di situ ada Gajah Mada itu yang bisa mengatakan setop oligarki. Masalahnya sekarang siapa yang Patih Gaja Mada itu. Sekarang yang ada justru Lord Gajah Mada. Saya sebut saja inisial depanya L dan inisial belakangnya P. Silahkan tambahkan inisial tengahnya,” tandas Rocky. 

Rocky juga mengaku mengapresiasi IndoNarator lewat Program Tokoh Pilihan (Tokoh Pilihan) yang mengundang tokoh-tokoh penting di republik ini untuk menebarkan narasi positif demi kemajuan bangsa. Dengan alasan itu, ia menyebut kehadirannya di IndoNarator tak lain untuk melawan narasi-narasi yang otoriter. “Itu sebabnya mengapa saya datang ke IndoNarator,” bebernya.

Ia juga berpesan kepada IndoNarator agar terus memproduksi narasi-narasi positif demi membangun masa depan Indonesia yang berpikir. “Jadi kita membayangkan Indonesia kelak adalah Indonesia yang berpikir atau Indonesia yang memproduksi narasi bukan korupsi,” ujarnya.

Sementara, Executive Director of IndoNarator, Sekar Hapsari mengakui apa yang diutarakan Rocky Gerung terkait pengaruh kuat oligarki dalam rezim pemerintahan Jokowi sebagai sesuatu yang benar terjadi. Namun, ia tidak sependapat dengan pihak-pihak yang menyalahkan Jokowi di balik mengguritanya oligarki.

Menurutnya, tugas besar untuk memutus tentakel oligarki yang hari ini mencengkeram negara termasuk tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Katanya, jika mengandaikan tanggung jawab tersebut hanya kepada presiden, maka itu sama halnya dengan membiarkan kuasa oligarki terus menggerogoti nadir kekuasaan.

“Untuk itu, semua harus memiliki sense yang sama dalam melawan oligarki ini. Setiap elemen harus memiliki tanggung jawab dalam mengawal pemerintahan ini lepas dari dominasi oligarki. Jika ini yang dilakukan, saya yakin kuasa oligarki dalam rezim politik–tidak hanya di zaman pak Jokowi–dapat teramputasi,” pungkasnya. (ads)