Memotret Politik Pendidikan
- Dokumentasi Pribadi
Orientasi Politik Pendidikan
Politik sebagai sebuah aktivitas yang berorientasi pada diperolehnya mandat, kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur negara dan rakyat dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kegiatan politik pada umumnya diterjemahkan secara sempit yaitu untuk meraih kekuasaan semata. Dimana pada akhirnya orang yang berpikiran sempit menggunakan kekuasaan yang diperoleh hanya untuk memperkaya diri sendiri dan memberikan kemudahan kepada kroni-kroninya. Politik sempit inilah yang pada akhirnya membawa penyakit korupsi kolusi dan nepotisme.
Pendidikan sebagai salah satu bidang dalam Pembangunan bangsa Indonesia memiliki beberapa orientasi politik. Oreintasi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah komponen utama yang perlu diperhatikan dalam Pembangunan bidang pendidikan. yaitu:
1. Falsafah Pembangunan Pendidikan
Pada konteks ini penulis menyebutnya falsafah bukan filsafat, maknanya adalah untuk menunjukkan bahwa hal ini menjadi dasar yang harus diterapkan tidak hanya sebatas tinjauan pemikiran. Falsafah Pembangunan pendidikan bukan hanya pilihan pendekatan filsafat idealisme, realisme, emperisme hingga post modern namun dasar filsafat yang harus diterapkan. Kita bangsa Indonesia memiliki falsafah Pembangunan Pancasila kebinekaan keberagaman dan kesatuan. Walaupun berbeda-beda namun kita memiliki rasa persatuan yang kuat. Pembangunan pendidikan harus didasarkan pada falsafah keberagaan dalam kebersamaan. Pemikiran ini masih kami sampaikan mengingat masih banyak lembaga pendidikan yang diskriminatif, tidak mau menerapkan konsep inklusif dan bahkan masih mempertahakan ego sectoral berbau RAS. Kasus penolakan siswa disabilitas, siswa korban kekerasan seksual, siswa korban narkotika menandakan bahwa pendidikan kita belum bisa menerapkan konsep keberagaman dalam kesatuan. Terlebih pada kasus-kasus yang berbau suku ras dan agama, walaupun tidak mencuat ke public namun kasus tersebut masih ada, sebut saja pada pelajaran agama, dunia pendidikan kita belum bisa menyediakan fasilitas pembelajaran agama yang sejalan dengan keyakinan siswa. Di daerah yang mayoritas muslim, sekolah belum bisa memberikan layanan pendidikan agama yang optimal bagi siswa selain beragama Islam, begitu halnya didaerah yang mayoritas beragama Kristen siswa beragama Islam juga belum mendapatkan layanan belajar yang optimal sesuai dengan syariah agama Islam. Permasalahan ini bukan menjadi tanggungjawab semata kepala sekolah dan guru, namun harus menjadi kebijkan pemerintah pusat, agar implementasinya dapat dilaksanakan menyeluruh dan merata.
