Mahfud MD Bentuk Tim Reformasi Hukum untuk Benahi Karut Marut Hukum di Indonesia
- VIVA.co.id
VIVA Bandung – Guna membenahi karut marut hukum di Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, resmi membentuk tim percepatan reformasi hukum.
Mahfud MD menyebut, tim akan bekerja berdasarkan Surat Keputusan Menko Polhukam No. 63 Tahun 2023. Menurutnya, tim itu dibentuk atas perintah Presiden Joko Widodo, yang meminta Menkopolhukam segera merumuskan tim reformasi hukum. Mengingat belakangan ini ada sejumlah kasus hukum yang memang mendapat perhatian khusus.
"Betul itu Kemenkopolhukam yang membuat Tim Percepatan Reformasi Hukum untuk membenahi karut marut hukum di Indonesia. Mengapa? Waktu ada hakim agung ditangkap oleh KPK beberapa bulan lalu Presiden meminta Menkopolhukam merumuskan reformasi hukum dan pengadilan," kata Mahfud MD dalam keterangannya, dikutip pada Minggu (28/5/2023).
Lebih lanjut, Mahfud Md menyebutkan, salah satu bentuk dari tim percepatan reformasi hukum ini adalah Subtim RUU Anti Mafia. Sebab, maraknya mafia tanah yang membuat masyarakat di Indonesia kesulitan menghadapinya.
"Melalui ratas kabinet Presiden juga meminta Menko Polhukam untuk mencari model reformasi hukum pertanahan mengingat maraknya mafia tanah. Secara lebih umum kita juga membentuk subtim RUU Anti Mafia, mengingat mafia kita sudah menggurita dan mengancam sendi-sendi hidup bernegara," jelas pria asal Pamekasan Madura itu.
"Begitu juga perlu ada kebijakan baru tentang percepatan pemberantasan korupsi," sambungnya.
Kendati demikian, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI itu mengatakan, tim percepatan reformasi hukum ini tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan kasus konkret. Dimana, kasus tersebut ditangani oleh pihak penegak hukum dan birokrasi.
“Tim ini nantinya akan merumuskan naskah akademik dan rancangan kebijakan hukum yang akan diserahkan kepada Pemerintah baru hasil Pemilu 2024 untuk dipertimbangkan pemberlakuannya," pungkasnya.
Untuk diketahui, Tim Percepatan Reformasi Hukum mempunyai tugas untuk menetapkan strategi dan agenda prioritas yang meliputi 4 hal, yakni Reformasi Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum, Reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Reformasi Sektor Peraturan Perundang-undangan.
Berikut Daftar Susunan Tim Percepatan Reformasi Hukum tersebut:
Pengarah: Menko Polhukam Mahfud MD
Ketua: Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo
Wakil Ketua: Laode Muhamad Syarif
Sekretaris: Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam
Kelompok Kerja:
Kelompok Kerja Reformasi Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum
Ketua: Harkristuti Harkrisnowo
Sekretaris: Kepala Bidang Pemberdayaan Aparatur Hukum, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemeko Polhukam
Anggota:
- Ajar Budi Kuncoro
- Suparman Marzuki,
- Adrianus Eliasta Sembiring Meliala,
- Achmad Santosa,
- Ningrum Natasya Sirait,
- Fachrizal Afandi,
- Ahmad Fikri Assegaf,
- Pudji Hartanto Iskandar,
- Barita Simanjuntak,
- Noor Rachmad,
- Asep Iwan Iriawan,
- Rifqi Sjarief Assegaf.
Kelompok Kerja Reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam
Ketua: Hariadi Kartodihardjo
Sekretaris: Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam
Anggota:
- Imam Marsudi,
- Maria S.W. Sumardjono,
- Faisal Basri,
- Sandrayati Moniaga,
- Abrar Saleng,
- Yance Arizona,
- Siti Maimunah,
- Eros Djarot,
- Hasbi Berliani.
Kelompok Kerja Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Ketua: Yunus Husein
Sekretaris: Kepala Bagian Administrasi, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, Kemenko Polhukam
Anggota:
- Rizal Mustary,
- Totok Dwi Diantoro,
- Adnan Topan Husodo,
- Danang Widoyoko,
- Rimawan Pradiptyo,
- Meuthia Ganie Rochman,
- Dadang Trisasongko,
- Yanuar Nugroho,
- Wuri Handayani,
- Najwa Shihab,
- Bambang Harymurti,
- Meisy Sabardiah.
Kelompok Kerja Reformasi Sektor Peraturan Perundang-undangan
Ketua: Susi Dwi Harijanti
Sekretaris: Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, Kemenko Polhukam.
Anggota:
- Erwin Moeslimin Singajuru,
- Aminuddin Ilmar,
- Bivitri Susanti,
- Zainal Arifin Mochtar,
- Feri Amsari,
- Erasmus A.T. Napitupulu,
- Fitriani Ahlan Sjarif,
- Adam Muhsi,
- Refki Saputra.
